Pimpinan DPR dan Pemerintah Gelar Rakor Perpres Ojol
![[astakom/str-Antasena]](https://static.astakom.com/wp-content/uploads/2026/07/pimpinan-dpr-pemerintah-gelar-rakor-perpres-ojol-01-astakom-com_1784801097.jpg)
![[astakom/str-Antasena]](https://static.astakom.com/wp-content/uploads/2026/07/pimpinan-dpr-pemerintah-gelar-rakor-perpres-ojol-02-astakom-com_1784801101.jpg)
![[astakom/str-Antasena]](https://static.astakom.com/wp-content/uploads/2026/07/pimpinan-dpr-pemerintah-gelar-rakor-perpres-ojol-03-astakom-com_1784801105.jpg)
![[astakom/str-Antasena]](https://static.astakom.com/wp-content/uploads/2026/07/pimpinan-dpr-pemerintah-gelar-rakor-perpres-ojol-04-astakom-com_1784801110.jpg)
![[astakom/str-Antasena]](https://static.astakom.com/wp-content/uploads/2026/07/pimpinan-dpr-pemerintah-gelar-rakor-perpres-ojol-05-astakom-com_1784801114.jpg)
astakom.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antara pimpinan DPR dengan Pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/07/2026). Rakor ini membahas percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol), yang meliputi Evaluasi Skema 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator masih belum dipatuhi secara penuh oleh aplikator.
Pertemuan tersebut juga menghimpun masukan dari Asosiasi Ojek Online guna menyempurnakan draf Perpres terkait kepastian hubungan kemitraan, keberlanjutan iklim usaha, serta perlindungan jaminan sosial bagi para pengemudi.
