Indonesia Usul Forum Konsuler ASEAN demi Lindungi WNI
astakom.com, Jakarta – Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan masyarakat kawasan Asia Tenggara di luar negeri kini memasuki babak baru yang krusial. Dalam rangkaian ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) ke-59 di Manila, Pemerintah Indonesia secara resmi mengusulkan pembentukan ASEAN Heads of Consular Affairs Division Forum.
"Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembentukan ASEAN Heads of Consular Affairs Division Forum untuk memperkuat koordinasi perlindungan warga negara anggota ASEAN di luar negeri" ucap Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada agenda konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Kamis (23/07/2026).
Inisiatif ini digulirkan sebagai langkah taktis untuk memperkuat mekanisme respons krisis dan koordinasi kekonsuleran antarnegara anggota ASEAN di tengah krisis global yang makin tak menentu.
Respons krisis global
Langkah diplomasi ini didasari oleh realitas dinamika geopolitik global, tingginya mobilitas warga, serta disparitas kapasitas dan infrastruktur digital antarnegara anggota dalam merespons situasi darurat. Lewat pembentukan wadah ini, Indonesia mendorong terbangunnya kolaborasi kolektif yang berorientasi langsung pada keselamatan masyarakat kawasan.
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan kalau usulan ini pertama kali diletakkan fondasinya pada pertemuan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN di Kamboja pada Juni lalu, sebelum akhirnya ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri RI dalam forum AMM ke-59 di Manila pada 20-24 Juli 2026.
Atasi perbedaan kapasitas
Menurut Nabyl, perbedaan kapasitas di kawasan menjadi alasan utama mengapa forum bersama ini sangat mendesak untuk dibentuk.
"Dan tidak semua negara anggota ASEAN itu memiliki kapasitas, jaringan perwakilan, dan infrastruktur digital yang sama, sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu kekonsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam menghadapi isu-isu ini" ucap Nabyl.
Diisi pejabat teknis
Terkait dengan keanggotaan, Kemlu merancang agar forum ini diisi oleh para pemangku kebijakan teknis yang menangani langsung isu-isu lapangan di tiap kementerian luar negeri negara anggota
"Tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa yang menjadi anggota dalam pertemuan ini apabila nanti sudah terbentuk dan bisa berjalan adalah pejabat-pejabat pada tingkat direktur ataupun kepala divisi dari masing-masing negara yang menangani isu-isu konsuleran dan juga perlindungan warga negara" jelasnya.
Fokus kerja praktis
Tak hanya sekadar tempat bertukar pikiran, forum ini dirancang memiliki fungsi kerja yang praktis dan operasional untuk memperkuat kesiapsiagaan krisis. Nabyl menyebutkan beberapa fokus utama kerja forum tersebut kelak.
"Dan mengenai modalitas dan mekanisme pekerjaannya dari forum ini yaitu adalah mengenai koordinasi dukungan bersama, kemudian pertukaran informasi dan best practices" kata Nabyl.
Ia menambahkan kalau penguatan kapasitas SDM diplomatik juga menjadi salah satu pilar utama dari mekanisme kerja baru ini.
"Selain itu juga ada penyusunan pedoman, SOP, dan perangkat kerja yang sifatnya cukup praktis serta pelatihan dan peningkatan kapasitas pejabat-pejabat yang menangani isu konsuleran dan juga penguatan perlindungan warga ASEAN sebagai bagian dari tujuan ASEAN juga yang lebih berorientasi pada masyarakat" jelasnya. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Intinya, Kemlu RI lagi memperjuangkan sistem safety net baru buat anak-anak muda atau WNI yang lagi traveling, magang, atau kerja di Asia Tenggara lewat wadah konsuler bersama. Jadi, kalau tiba-tiba ada krisis global atau situasi darurat di luar negeri, respons perlindungannya bisa jauh lebih cepat, solid, dan terkoordinasi antarnegara tanpa ada yang keteteran.
