Tolak Program Dadakan Sekolah Gratis Dedi Mulyadi, SMK-SMA Swasta Sebut Tak Dilibatkan Sejak Awal
astakom.com, Jakarta — Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) alias sekolah gratis yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat penolakan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi.
Mayoritas SMA/SMK swasta di wilayah tersebut kompak menyatakan penolakannya. BMPS menegaskan dalam hal ini bukan karena mereka ogah membantu memfasilitasi siswa yang gagal masuk sekolah negeri, melainkan karena pemerintah provinsi dinilai main selonong tanpa melibatkan yayasan atau organisasi yang menaungi sekolah swasta sejak awal.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, menyayangkan pendekatan Pemprov Jabar yang langsung sliding menghubungi kepala sekolah secara personal.
"Awalnya itu seluruh sekolah swasta sepakat menolak. Tapi dari informasi yang saya dapat, ada beberapa sekolah yang didatangi langsung oleh pengawas pembina untuk ditawari ikut kerja sama," ungkap Ayung saat dihubungi media nasional lewat sambungan telepon, kemarin (22/06/2026).
Langkah Pemprov dinilai kurang tepat
Menurutnya, langkah tersebut kurang tepat alias salah sasaran karena decision maker yang memegang keputusan strategis operasional itu ada di tangan yayasan, bukan kepala sekolah.
"Padahal pemilik sekolah swasta itu yayasan. Kepala sekolah hanya diangkat oleh yayasan," ucap Ayung.
Ayung khawatir, kepala sekolah yang telanjur say yes tanpa approval yayasan justru bakal memicu konflik internal yang bikin suasana sekolah jadi tidak kondusif.
"Jangan sampai nanti kepala sekolah bergerak sendiri tanpa persetujuan yayasan, lalu malah dipecat atau diberhentikan," ujarnya.
Minimnya komunikasi dari Pemprov
BMPS juga mengkritik keras minimnya ruang diskusi dan komunikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan ini.
"Tapi gubernur tidak pernah mengajak BMPS berbicara. Kalau dari awal diajak bicara, tentu akan ada solusi yang bisa diberikan," terangnya.
Ayung menilai, narasi penyelamatan siswa miskin berpotensi menjadi komoditas politik belaka jika tidak dibarengi dengan transparansi kerja sama.
"Jangan sampai kemiskinan masyarakat selalu dijadikan komoditas politik untuk membuat suatu kebijakan. Padahal swasta tidak mau menyusahkan masyarakat miskin," ujar Ayung.
Di sisi lain, sekolah swasta di Bekasi sebenarnya sudah lama melakukan flexing kebaikan secara nyata lewat program pendidikan gratis hingga fasilitas asrama tanpa biaya bagi siswa kurang mampu secara mandiri.
Skema bantuan dinilai kurang realistis
Selain masalah komunikasi yang dinilai kurang jelas, skema bantuan dana dari pemerintah juga dianggap socially awkward karena tidak realistis dengan kebutuhan di lapangan.
Tawaran dana bantuan sebesar Rp 100.000 dan uang pangkal Rp 1,5 juta dinilai tidak cukup untuk menutupi biaya operasional SMA/SMK yang aslinya cukup tinggi.
"Sementara operasional SMA/SMK tentu lebih tinggi dibandingkan SMP. Karena itu mekanismenya harus dibicarakan bersama," terang Ayung.
Padahal, saat ini banyak sekolah swasta di Bekasi yang sudah menerapkan sistem ramah kantong dengan menghapus uang pangkal dan hanya mengenakan iuran bulanan sekitar Rp 250.000 saja.
Kebijakan rombel sebelumnya
Kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan masa lalu terkait penambahan kapasitas rombongan belajar (rombel) di SMA/SMK negeri yang bikin sekolah swasta sepi peminat dan menyisakan banyak kelas kosong.
Meski sempat gimmick melakukan mediasi, hasilnya tetap nihil kesepakatan. "Mediasi yang diberikan hanya versi Gubernur, tidak ada kesepakatan bersama," ungkap Ayung.
Kendati demikian, BMPS menegaskan bahwa sekolah swasta siap menjadi support system pemerintah untuk menampung siswa, asalkan Pemprov Jabar mau membuka ruang dialog yang sehat bersama yayasan sebelum kebijakan tersebut resmi digulirkan.
"Yang kami harapkan adalah duduk bersama, bukan membuat kebijakan tanpa melibatkan sekolah swasta," tutur Ayung.
Kebijakan sekolah gratis Dedi Mulyadi
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta untuk membuka akses pendidikan bagi murid ekonomi menengah ke bawah yang belum diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027.
Dedi pun berharap, anggaran yang akan disediakan Pemprov Jabar untuk membiayai murid bersekolah di sekolah swasta dapat disepakati oleh yayasan sekolah swasta. Pemprov Jabar berencana membantu biaya pendidikan murid di sekolah swasta sebesar Rp2,7 juta pada tahun pertama.
"Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Polemik sekolah gratis di Jawa Barat menunjukkan bahwa niat baik perlu dibarengi komunikasi yang baik. BMPS Bekasi menyoroti minimnya pelibatan yayasan sekolah swasta serta skema bantuan yang dinilai belum sesuai kebutuhan. Intinya, perlu ada dialog dan kolaborasi yang lebih terbuka agar akses pendidikan bagi siswa kurang mampu bisa diperluas tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
