Minyakita Bakal Dikelola Penuh oleh BUMN, Pemerintah Ubah Skema Tata Kelola Distribusi
astakom.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah sistem pengelolaan minyak goreng rakyat merek Minyakita dengan menyerahkan pengelolaannya secara penuh kepada BUMN pangan, seperti Bulog dan ID Food.
Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola Minyakita, terutama terkait persoalan harga dan ketersediaan pasokan di pasar.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman bilang, pemerintah melihat adanya kondisi yang perlu dibenahi dalam perdagangan minyak goreng. Hal tersebut menjadi perhatian karena Indonesia merupakan salah satu produsen utama bahan baku minyak goreng dunia.
"Nah minyak goreng ini kami sudah bahas beberapa hari.. tentang minyak goreng ini (Minyakita) adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia, kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia, yaitu CPO. Tetapi harga kita naik, jadi ini anomali di pasar," kata Amran di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip oleh astakom.com pada Selasa (23/06/2026).
Udah koordinasi dengan Kemendag
Amran menjelaskan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait rencana perbaikan tata kelola Minyakita. Dari hasil koordinasi tersebut, diputuskan bahwa pengelolaan Minyakita akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN.
"Nah kami sudah koordinasi dengan Kemendag tadi pagi lagi, dikatakan Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," katanya.
Menurut Amran, langkah itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan sekitar dua pekan sebelumnya. Pemerintah berharap pengelolaan oleh BUMN dapat membuat distribusi Minyakita lebih mudah dipantau.
Arahan Presiden dan disetujui Mendag
"Itu arahan Bapak Presiden, dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," tegas dia.
Amran juga menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menyetujui rencana tersebut. Pemerintah menargetkan distribusi dan ketersediaan Minyakita bisa lebih stabil ke depannya.
"Pak Mendag sudah setuju, Insyaallah ke depan akan bisa terkendali. Karena Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan, itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan," jelasnya.
Ia menyebut penggunaan Minyakita dalam program bantuan pangan menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi ketersediaan produk di pasar. Makanya pemerintah menghentikan penggunaan Minyakita untuk program tersebut.
Untuk program bantuan, bakal pake merek lain
"Nah ini kemarin harusnya minyak biasa (merek lain) bukan Minyakita digunakan, kita sudah stop. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," Amran menjelaskan.
Sebagai gantinya, pemerintah meminta Bulog menggunakan minyak goreng komersial merek lain buat memenuhi kebutuhan program bantuan pangan.
"Nah sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita, tetapi minyak goreng merek lain," ujarnya.
Lewat perubahan tata kelola ini, pemerintah berharap distribusi Minyakita bisa lebih terkontrol dan ketersediaan minyak goreng rakyat di pasar bisa lebih terjaga. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah berencana menyerahkan pengelolaan Minyakita ke BUMN seperti Bulog dan ID Food untuk evaluasi sistem distribusi. Kebijakan ini muncul setelah ada catatan soal harga dan ketersediaan di pasar. Pemerintah juga melakukan penyesuaian penggunaan Minyakita dalam program bantuan pangan.
