No Kompromi! Pemerintah Tegas Dukung Penegakan Hukum dan Nyatakan Perang Lawan Korupsi
astakom.com, Jakarta — Kasus hukum yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim sukses bikin geger publik. Merespons hal ini, pemerintah langsung ambil tindakan tegas demi menghormati proses hukum yang berjalan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan kalau kabinet saat ini bener-bener support penuh segala upaya law enforcement alias penegakan hukum, terutama dalam babat habis tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” kata Mensesneg dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (04/06/2026).
Silmy Karim diberhentikan dari jabatannya
Nggak pakai lama, langkah satset langsung diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang resmi menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Keputusan krusial ini diambil sebagai konsekuensi logis dari kasus yang sedang menimpanya.
Meski posisi Wamen Imipas lagi kosong, pemerintah menjamin situasi tetap aman terkendali dan pelayanan publik ke masyarakat dipastikan nggak bakal glitch atau terganggu sama sekali.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas," terang Prasetyo.
Implementasi visi Presiden Prabowo
Kemudian, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan lagi kalau pemberantasan korupsi itu sudah jadi visi utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah ingin menunjukkan ke publik kalau mereka nggak cuma sekadar omong kosong, tapi bener-bener real dalam menegakkan akuntabilitas di level tertinggi.
Presiden Prabowo secara konsisten mewanti-wanti semua pejabat negara untuk selalu menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang sehat, dan segera melakukan upgrade alias pembenahan internal di lingkungan kerja masing-masing demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” tutur Prasetyo. (aLf/aNs)
