Istana Luruskan Rumor Reshuffle Purbaya dari Menteri Keuangan
astakom.com, Jakarta — Pihak Istana lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo has no plan untuk melakukan reshuffle atau bongkar pasang Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
"Reshuffle? Belum ada reshuffle," ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (04/06/2026).
Purbaya tidak mundur dari Menkeu
Langkah ini sekaligus menepis keras narasi yang sempat viral mengenai isu didepaknya atau mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dari jabatannya.
Prasetyo memastikan spekulasi tersebut sepenuhnya debunked, apalagi Menkeu Purbaya sendiri sudah memberikan klarifikasi resmi bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh mengawal stabilitas fiskal negara.
"Tidak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian," tuturnya.
Fokus pada strategi penyelamatan ekonomi
Ketimbang fokus pada drama politik, Istana memilih lock-in pada strategi penyelamatan ekonomi dengan memperkuat sinergi tripartit antara Kemenkeu, Bank Indonesia, dan OJK di bawah komando Kementerian Koordinator Perekonomian.
Langkah koordinasi ini dinilai jauh lebih krusial untuk menahan sentimen negatif mengingat kondisi nilai tukar rupiah yang sedang menurun hingga menyentuh level Rp 18.000 per US$ dan IHSG yang ditutup melemah sebanyak 101,29 poin (1,70%) menjadi 5.839 pada perdagangan Kamis (4/6/2026).
"Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang keras, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," tutur Prasetyo. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Istana memastikan belum ada rencana reshuffle kabinet maupun pergantian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Di tengah tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan, pemerintah memilih fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas, sehingga perhatian utama tetap tertuju pada penanganan tantangan ekonomi, bukan dinamika politik.
