Menteri Imipas: Pejabat Terseret Kasus di KPK Dinonaktifkan, Kami Dukung Proses Hukum Berjalan
astakom.com, Jakarta — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto langsung mengambil sikap tegas terkait kasus hukum yang menyeret salah satu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Alih-alih menutup-nutupi, Agus meminta seluruh jajarannya untuk bersikap kooperatif memberikan dukungan penuh terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.
Agus menegaskan bahwa Kementerian Imipas menghormati penuh seluruh tahapan hukum yang digulirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya berkomitmen untuk bersikap kooperatif tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Proses hukum yang berjalan wajib kami dukung dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut," ungkap Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (04/06/2026).
Kementerian Imipas jelaskan pihaknya terbuka
Guna mempercepat proses pengungkapan perkara agar benderang dan clear secara menyeluruh, Kementerian Imipas juga telah membuka akses selebar-lebarnya bagi tim penyidik.
Agus memastikan seluruh data, dokumen penting, hingga keterangan yang diperlukan oleh penyidik KPK akan disuplai secara transparan.
"Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel," katanya.
Langkah taktis ini diharapkan bisa membantu menuntaskan kasus dengan cepat tanpa ada drama birokrasi yang berbelit-belit.
Pejabat yang terlibat dinonaktifkan
Di sisi lain, Kementerian Imipas bergerak cepat dengan menonaktifkan pejabat yang tersangkut kasus hukum tersebut dari posisinya. Langkah gercep ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin internal yang tegas.
Menurut Agus, penonaktifan ini sangat krusial dilakukan agar proses hukum di KPK bisa berjalan mulus tanpa hambatan, sekaligus memastikan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan internal.
"Kami juga memastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh
unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan," tutur Agus. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Sikap terbuka Kementerian Imipas dalam mendukung penyidikan KPK menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas saat menghadapi persoalan hukum. Di saat yang sama, upaya menjaga layanan publik tetap berjalan normal menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
