Dirjen Hubdat Sidak Green SM Bekasi! Sistem Safety Dicek, Ada Temuan Awal
astakom, Jakarta – Pemerintah makin serius ngegas urusan keselamatan transportasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan sidak ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, kemarin malam, (28/04/2026) buat memastikan sistem keselamatan berjalan sesuai aturan.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan langsung terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), yang menjadi standar wajib bagi operator transportasi.
Pool Bekasi sendiri jadi fokus karena merupakan titik operasional kendaraan yang diduga terkait insiden. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan dari hulu untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi.
Cek sistem safety
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Aan Suhanan, menegaskan sidak ini buat memastikan seluruh elemen dalam SMK PAU dijalankan sesuai ketentuan.
Menurutnya, dalam penyelenggaraan angkutan umum ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU.
"Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” Aan menjelaskan dalam keterangan resmi.
Pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, hingga elemen keselamatan lainnya.
Ada temuan awal
Dari hasil pemeriksaan awal, tim menemukan sejumlah hal yang masih perlu didalami lebih lanjut.
“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” imbuhnya.
Pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta. Terutama guna memperoleh kesimpulan yang lebih menyeluruh.
Audit lanjutan
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menyebut sidak ini merupakan bagian dari pengawasan sesuai regulasi.
“Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasal 16 di PM 85 tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” ungkap Yusuf.
Hasil audit nantinya akan menjadi dasar rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berupa surat peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaranya.
Koordinasi Kepolisian dan KNKT
Selain itu, Ditjen Hubdat juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.
Sebelumnya, astakom.com melansir, kecelakaan antara KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam lalu (27/04/2026) memicu respons cepat pemerintah, termasuk menelusuri potensi keterlibatan taksi Green SM dalam insiden tersebut.
Sehari setelah kejadian, manajemen Green SM dipanggil untuk klarifikasi sebagai bagian dari investigasi menyeluruh. Pemerintah menegaskan evaluasi dilakukan dari hulu ke hilir untuk memastikan standar keselamatan benar-benar diterapkan di lapangan. (deA/aNs)
