BNPP Luncurkan Program Renovasi 15 Ribu Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah 3T
astakom.com, Jakarta — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Tito Karnavian, telah meresmikan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tito menekankan bahwa program BSPS merupakan wujud nyata upaya negara menghadirkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia juga menilai, selama ini masih minim program yang benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di kawasan tersebut.
"Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat," ujar Tito dalam keterangannya dalam media, Jumat (24/4/2026).
Jumlah target bedah rumah ditambah
Tito juga menjelaskan bahwa alokasi awal program BSPS di wilayah perbatasan ditetapkan sebanyak 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026.
Namun, setelah melakukan kunjungan langsung ke daerah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 rumah.
"Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi," papar Menteri Dalam Negeri tersebut.
Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Salah satu prioritas Presiden
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, menegaskan renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Ia menjelaskan,cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat," kata Maruarar.
Maruar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.
"Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan," tuturnya.(aLf/aRsp)
