Ramai Media Asing Bahas Presiden Prabowo Tegas Tolak Bayar Iuran BoP Sebesar Rp 17 T
astakom.com, Jakarta — Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto dengan tidak memberikan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 triliun) dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian banyak disorot oleh media internasional.
Sejumlah media asing menyoroti langkah Indonesia yang memilih berpartisipasi melalui kontribusi non-finansial.
Isu tersebut sebelumnya juga memicu polemik di dalam negeri karena dinilai berpotensi membebani anggaran negara.
Media ‘Bernama’ sorot Indonesia tegas menolak iuran
Bernama dalam laporannya yang berjudul “Indonesia Made No US$1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo” menyoroti klarifikasi langsung dari Presiden Prabowo bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar Rp 17 triliun.
Media asal Malaysia itu menekankan bahwa BoP hanya menanyakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen finansial.
Presiden RI Prabowo mengatakan pada Minggu (22/3/2026), “Karena itu, kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS.”
Pernyataan Menlu Sugiono juga disorot
Bernama juga menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menegaskan bahwa angka tersebut bukan kewajiban keanggotaan. Artinya, partisipasi dalam BoP tidak bergantung pada kontribusi dana tetap.
Selain itu, laporan ini memperdalam konteks dengan menyebut Indonesia bahkan tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari, di mana berbagai negara menjanjikan total 17 miliar dollar AS (sekitar Rp 289 triliun) untuk rekonstruksi Gaza.
Presiden RI Prabowo menegaskan, “Sejak awal ketika kami diundang bergabung, saya sudah mengatakan kami tidak pernah berkomitmen secara finansial sama sekali.”
Media ‘CNA’ ulas kekhawatiran masyarakat dalam negeri
Artikel Channel News Asia (CNA) yang berjudul “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role” menggarisbawahi aspek kontroversi domestik dan kekhawatiran fiskal yang muncul sebelum klarifikasi ini.
CNA menyoroti bahwa pernyataan Presiden Prabowo bertujuan meredakan kekhawatiran publik terkait potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Prabowo mengatakan, “Ada dua jenis keanggotaan—jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu.”
Media asal Singapura ini juga mengupas dinamika kebijakan, termasuk pernyataan pejabat Indonesia sebelumnya yang sempat membuka kemungkinan sumber dana dari anggaran pertahanan. Hal ini memperkuat alasan mengapa isu tersebut menjadi sensitif di dalam negeri.
Peran konkret Indonesia siap kirim 8.000 pasukan
Lebih jauh, CNA menyoroti peran konkret Indonesia yang justru signifikan di lapangan, yakni rencana pengiriman hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.
Presiden Prabowo menegaskan, “Indonesia tidak masuk daftar kontributor finansial karena saya tidak menjanjikan uang. Tapi kami siap menyediakan pasukan penjaga perdamaian, dalam jumlah berapa pun yang dibutuhkan.”
Namun, CNA juga mencatat bahwa rencana ini masih tertunda akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, sekaligus menyoroti syarat politik yang kompleks, termasuk persetujuan dari pihak Palestina hingga kelompok Hamas.
Media ‘AFP’ nilai sikap Indonesia menjaga prinsip
Sementara itu, dalam artikel berjudul “Indonesia says no to $1bn fee for Trump's 'Board of Peace' seat,” AFP mengambil sudut pandang lebih kritis dengan menyoroti persepsi global terhadap skema keanggotaan BoP.
Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk tidak membayar dipandang sebagai sikap menjaga prinsip.
AFP juga menyoroti tekanan domestik yang dihadapi Presiden Prabowo, termasuk kritik dari kelompok Muslim di Indonesia terkait keterlibatan dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan ke Gaza.
Media asal Perancis ini juga memberi penekanan pada dimensi geopolitik yang lebih luas, termasuk peran Amerika Serikat di bawah Donald Trump dalam membentuk BoP pasca gencatan senjata Gaza.
Selain itu, AFP mencatat sikap tegas Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan menarik diri dari BoP jika tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak menguntungkan Palestina.
