Mendagri Target Nol Pengungsi Bencana Sumatera yang masih di Tenda Sebelum Lebaran
astakom.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menargetkan sebelum Lebaran sudah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Tito mendorong agar mereka segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara) atau difasilitasi lewat skema Dana Tunggu Hunian (DTH), supaya para penyintas bisa punya tempat tinggal yang lebih layak sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.
“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian, terutama yang masih ada di tenda karena kita berharap sebelum lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pengungsi jadi perhatian serius pemerintah
Mendagri menegaskan keberadaan pengungsi yang masih tinggal di tenda hingga memasuki bulan ketiga pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, mulai menurunnya jumlah pengungsi di tenda menjadi salah satu indikator pemulihan.
“Jadi kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda,” ujarnya.
Besaran data jumlah pengungsi
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana terus mengalami penurunan.
Melansir astakom.com, di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diketahui sudah tidak ada pengungsi di tenda.
Sementara itu, pengungsi di tenda di Provinsi Aceh masih tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues.
Adapun di Provinsi Sumatera Utara, pengungsi masih berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Intinya adalah kita melihat masih ada yang ada di tenda, dan ini kita perlu selesaikan. Kita perlu apa solusinya supaya mereka tidak ada di tenda,” ujarnya.
Percepatan pembangunan huntara dan penyaluran DTH
Tito menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntara ataupun penyaluran DTH agar masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak.
Menurut dia, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
