Kemensos Tekankan Perekrutan Siswa Sekolah Rakyat Tanpa Seleksi Akademik
astakom.com, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) menekankan proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak pakai tes akademik, tapi fokus pada kelengkapan administrasi dan verifikasi langsung di lapangan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di Kantor Kementerian Sosial.
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke Sekolah Rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Sejalan dengan arahan Prabowo
Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan anak dari keluarga miskin yang berada pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera dan memastikan proses perekrutan bebas dari praktik nepotisme.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkugan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelas Agus.
Siswa dan guru berasal dari daerah setempat
Agus menambahkan, jika Sekolah Rakyat berdiri di Brebes, maka siswa yang diterima harus berasal dari Brebes, guru dan kepala sekolah juga diprioritaskan dari daerah setempat.
“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” kata dia.
Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI.
“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” kata Agus.
