Jumat, 10 Okt 2025
Jumat, 10 Oktober 2025

Prof Jimly Dorong Fatwa MUI Jadi Sumber Kompilasi Hukum di Pengadilan Agama

astakom, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie mendorong fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sumber rujukan utama di lingkungan Pengadilan Agama dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal itu disampaikannya dalam sesi Pleno III International Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS) ke-9, di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7).

“Seharusnya materi hukum dari yang dikompilasi itu produk fatwa MUI, termasuk bidang keperdataan hukum keluarga dan sekarang tambah lagi kewenangan pengadilan agama dengan Ekonomi Syariah,” ujar Prof Jimly, dikutip astakom.com, Minggu (27/7).

Ia menyebut, selama ini KHI berada di bawah domain Mahkamah Agung (MA), termasuk pengaturannya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam konteks ekonomi syariah.

Padahal menurutnya, fatwa-fatwa MUI seharusnya dapat dihimpun dan dijadikan dasar dalam penyusunan KHI baru yang lebih relevan dengan dinamika hukum Islam kontemporer.

“Kumpulan Fatwa MUI tersebut bisa dihimpun ke dalam sebuah KHI baru yang usianya 40 tahun. Nantinya, KHI baru ini bisa ditetapkan dengan Keppres lalu sosialisasinya melalui Instruksi Presiden agar lebih kuat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi reformasi internal Mahkamah Agung melalui penerbitan Perma, namun mendorong agar penerapan hukum Islam yang bersumber dari fatwa dilakukan lebih masif melalui jalur pendidikan dan sosialisasi.

“Biar aja ada Keppres yang menetapkan, dilampiri dengan KHI. Misalnya setiap 10 tahun sekali diperbarui, disempurnakan… lalu didukung oleh Inpres,” papar Prof Jimly.

Dalam pandangannya, MUI juga perlu lebih aktif dalam menyusun dan menetapkan fatwa nasional agar bisa menjadi rujukan hukum yang sah di pengadilan.

“Pengadilan ini tidak punya pegangan kalau tidak menggunakan apa yang sudah difatwakan oleh para ulama di sepanjang sejarah gitu,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 itu.

Tak hanya itu, ia menyarankan agar MUI menjalin Kerja Sama lebih intensif dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ia bahkan mengusulkan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara MUI dan lembaga negara agar dalam isu hukum keagamaan, negara tidak mencampuri urusan internal umat.

“Negara itu ikut saja apa yang diputuskan di kompilasi hukum Islam. Jadi negara tidak usah ikut campur urusan Dam. Lalu MUI disuruh mendukung, tidak bisa begitu. Ini urusan internal umat Islam, jangan ikut campur, negara gak usah ikut campur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof Jimly juga menyinggung soal sertifikasi halal. Ia menyatakan bahwa pemberian label halal mestinya tetap menjadi domain MUI, bukan negara.

“Misalnya memberi label halal, oh ini halal loh, yang menghalalkan itu mesti MUI. Bahwa negara misalnya mengatur, iya. Jadi harus ada pembedaan antara hukum negara dengan hukum agama,” tutupnya.

Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS

Feed Update

Mandatori B50 di 2026: Sawit Naik Kelas, Solar Impor Minggir!

astakom.com, Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor solar mulai tahun 2026, seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar...

Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Gus Ipul Ungkap 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos

astakom.com, Jakarta — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf membeberkan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos). Sembilan kebijakan...

Munas PIRA di Jakarta Jadi Momentum Besar Konsolidasi Perempuan Gerindra

astakom.com, Jakarta – Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada...

Target Swasembada Dipercepat, Mentan Andi Amran Sebut Indonesia Tak Perlu Impor Beras Lagi

astakom, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada beras lebih cepat dari target awal. Kepastian ini...

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Garuda Jadi Jembatan Siswa Berprestasi Masuk Kampus Top Dunia

astakom.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peluncuran Sekolah Garuda merupakan langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber...

BPJPH: Kuliner Halal Adalah Kekuatan Budaya dan Citra Bangsa di Mata Dunia

astakom.com, Jakarta – Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Muhammad Aqil Irham menegaskan bahwa kuliner halal tidak sekadar menjadi bentuk kepatuhan...

Viral