Sri Mulyani Janji Tutup Semua Celah Kebocoran Penerimaan Negara

astakom.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menutup semua celah-celah kebocoran pada Penerimaan Negara, termasuk penerimaan pajak.

Hal itu ditegaskan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (raker) bersama Komite IV DPD RI yang berlangsung di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Bendahara negara tersebut mengakui, bahwa selama ini memang terdapat berbagai kebocoran yang menghambat penerimaan negara.

Namun ia menegaskan, bahwa jajarannya, yang dalam hal ini Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu akan memantau kebijakan pengawasan terhadap sektor-sektor yang belum optimal membayar pungutan ke negara.

“Kami memahami kalau ada kebocoran. Makanya sekarang Pak Anggito konsentrasi entah itu pertambangan, entah itu dari perkebunan, entah dari korporasi, kita melakukan enforcement” katanya, dikutip astakom.com, Sabtu (12/7).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah berupaya menegakkan hukum terhadap wajib pajak dan wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Namun ia memastikan, langkah itu dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Sejak menjabat sebagai wamenkeu, Anggito sering berkunjung ke berbagai wilayah untuk memantau pelaksanaan joint program oleh kantor-kantor perwakilan Kemenkeu di daerah.

Program ini dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I untuk mengoptimalisasi penerimaan negara, termasuk Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dan Ditjen Anggaran (DJA).

Joint program diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar, serta angka piutang bisa ditekan. Selain itu, unit-unit eselon Kemenkeu akan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak dan wajib bayar.

Adapun sebelumnya, Anggito juga sempat mengungkapkan rencana unit eselon Kemenkeu melaksanakan joint program atas 2.000 wajib pajak. Joint program dinilai menjadi salah satu inisiatif strategis untuk menekan tax gap.

“Joint program antara eselon Kemenkeu, ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah kita identifikasi. Kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan penerimaan,” ujar Anggito pada Maret 2025 lalu.