DPR Resmi Sahkan RUU UU Perampasan Aset jadi Undang-Undang
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah pembahasan panjang. Regulasi ini menjadi langkah baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah pembahasan panjang. Regulasi ini menjadi langkah baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
DPR menuntaskan pembahasan 397 DIM RUU Perampasan Aset dengan 10 poin utama, termasuk pemulihan aset korban dan pengawasan independen.
DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna, dengan fokus pada korupsi, penipuan digital, dan pengelolaan aset pidana.
Komisi III DPR mengusulkan perampasan aset bagi pelaku karhutla dalam RUU Perampasan Aset untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan.
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama berbagai pihak dan menargetkan regulasi tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Muhammad Rahul mendorong RUU Perampasan Aset memprioritaskan pengembalian harta hasil kejahatan keuangan kepada korban, bukan hanya kas negara.
DPR dorong RUU Perampasan Aset agar harta pelaku investasi bodong dan penipuan keuangan diprioritaskan untuk memulihkan kerugian korban.
DPR RI memprioritaskan empat RUU, termasuk Keamanan Siber dan Perampasan Aset, dengan menekankan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan menyerap aspirasi publik agar regulasi sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan 20 elemen masyarakat dan menargetkan penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026 mendatang.