DPR Beberkan 10 Poin Penting yang Jadi Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Anri Syaiful
Kamis, 19 November 2026 | 07:04 WIB
DPR Beberkan 10 Poin Penting yang Jadi Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta. [Dok. TVR Parlemen]

astakom.com, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin utama yang menjadi fokus pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh poin tersebut kini telah selesai dibahas oleh panitia kerja (Panja).

Menurutnya, Panja telah menuntaskan pembahasan naskah RUU melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mencapai 397 butir. Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

"Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

10 poin jadi fondasi pengaturan perampasan aset

Habiburokhman menjelaskan, poin pertama mencakup penetapan judul, prinsip, dan asas hukum dalam mekanisme perampasan aset. Pengaturannya harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, nomenklatur RUU juga mengalami perubahan. Semula bernama "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana", kini diubah menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya".

Poin kedua berkaitan dengan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta merugikan masyarakat luas.

Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang memiliki banyak korban dan membutuhkan kepastian keadilan.

Poin ketiga menegaskan bahwa pemberlakuan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, poin keempat mengatur tahapan hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

"Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," kata dia.

Poin keenam menitikberatkan pada pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara optimal. Aset tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Transparansi dan pengawasan jadi perhatian

Berikutnya, poin ketujuh mengatur tugas serta kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," katanya.

Poin kesembilan berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan alat bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.

Adapun poin kesepuluh berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Pengelolaan aset nantinya diarahkan menggunakan sistem yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Di tengah pembahasan, Habiburokhman mengatakan Panja juga menghimpun berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli.

Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan agar aturan yang disusun tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan publik. DPR berharap RUU ini dapat melahirkan regulasi yang partisipatif dan berkeadilan. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Pembahasan RUU Perampasan Aset telah menuntaskan 397 DIM dengan 10 pokok pengaturan, mulai dari mekanisme penyitaan tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga, pengembalian aset korban, hingga pengawasan independen. DPR juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang agar perampasan aset berjalan efektif, profesional, serta tetap menjunjung hak asasi manusia.

RUU perampasan aset DPR DPR RI Komisi III DPR RI

Infografis

Terkini