Pimpinan KPK Usul Aset Pejabat Tak Sesuai LHKPN Bisa Disita Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur penyitaan harta pejabat yang tak sesuai LHKPN demi memperkuat transparansi dan mencegah korupsi.
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur penyitaan harta pejabat yang tak sesuai LHKPN demi memperkuat transparansi dan mencegah korupsi.
Pemerintah menargetkan RUU Perampasan Aset rampung sebelum 15 Desember 2026, disertai digitalisasi sistem hukum untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Komisi III DPR menargetkan RUU Perampasan Aset ini dapat diketok menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
RUU Perampasan Aset resmi jadi usul DPR dan ditargetkan rampung 15 Desember 2026. Publik minta aturan ini tak jadi alat kekuasaan atau pemerasan aparat.
Komisi III DPR sudah mendengar aspirasi dari hampir 60 pihak melalui RDPU terkait penyusunan RUU tentang Perampasan Aset.
Komisi III DPR RI mengebut RUU Perampasan Aset dan menargetkan pengesahan di Paripurna pada 15 Desember 2026 setelah pembahasan KUHAP rampung di masa reses.
DPR mematangkan RUU Perampasan Aset untuk pulihkan kerugian negara, lindungi HAM, dan memastikan fasilitas publik tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Genzi dkk menyoroti persoalan Draft RUU Perampasan Aset yang ramai dibicarakan netizen.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan RUU Perampasan Aset tak boleh jadi alat politik penguasa, aparat harus berintegritas tanpa kriminalisasi.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga perlu memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat ditelusuri.