DPR Resmi Sahkan RUU UU Perampasan Aset jadi Undang-Undang
astakom.com, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan ini menjadi penutup dari rangkaian pembahasan panjang yang telah dilalui DPR.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses perjalanan dan pembahasan regulasi tersebut.
Disepakati anggota dewan dalam rapat paripurna
Setelah mendengarkan laporan, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap RUU Perampasan Aset. Agenda rapat paripurna kali ini secara khusus membahas pengesahan regulasi tersebut.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Pengesahan ini turut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah. Mereka di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi mendapatkan lampu hijau dari DPR untuk menjadi undang-undang. Pengesahan ini sekaligus menandai babak baru dalam upaya penguatan regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebelumnya DPR setujui RUU Perampasan Aset masuk paripurna
Melansir astakom.com, sebelumnya diberitakan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap lanjutan. Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati agar rancangan aturan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat sekaligus meminta persetujuan peserta untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II.
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" ujar Dasco dan dijawab setuju oleh peserta rapat. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan panjang dan mendapat persetujuan seluruh anggota Dewan. Pengesahan tersebut menjadi langkah baru dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.









