KPK masih menunggu ketibaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk memenuhi panggilannya sebagai saksi terkait kasus korupsi di lingkungan ATR/BPN.
KPK memeriksa Nusron Wahid sebagai saksi suap dan gratifikasi di ATR/BPN, termasuk perkara yang menyeret empat orang kepercayaannya dari OTT September 2026.
Berdasarkan skenario bertahap, target tahun 2026 sebenarnya dipatok pada angka 78%, diikuti 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.
Yusril tegaskan pemerintah hormati independensi KPK dalam dugaan suap ATR/BPN, termasuk jika Nusron Wahid perlu diperiksa berdasarkan bukti.
Negara ingin memastikan manfaat keberadaan UU ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah dan kelompok rentan.
Penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ditegaskan tetap menjadi prioritas utama.
