Penetapan LP2B Nasional Tembus 87,63%, Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan RTRW Daerah

astakom.com, Jakarta - Memperingati 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membawa kabar super positif. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional resmi menorehkan rekor baru dengan menembus angka 87,63%.

Capaian impresif yang berasal dari usulan pemerintah daerah ini tergolong sangat cepat. Pasalnya, target sebesar 87% sejatinya baru dipatok untuk dicapai pada tahun 2029 mendatang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. 

Berdasarkan skenario bertahap, target tahun 2026 sebenarnya dipatok pada angka 78%, diikuti 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengumumkan langsung kabar gembira ini di hadapan publik saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, beberawa waktu lalu.

“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63%, ini melampaui target 87% sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029,” ujar Menteri Nusron dikutip Sabtu (26/09/2026).

Meski angka perlindungan lahan pertanian sudah sukses melampaui ekspektasi target masa depan, Menteri Nusron menegaskan bahwa pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai. Seluruh data LP2B yang diusulkan oleh pemerintah daerah harus segera dikunci dan diintegrasikan secara sah ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR), baik di tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” kata Menteri Nusron.

Langkah percepatan integrasi ini dinilai sangat fundamental agar peta tata ruang bisa benar-benar menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (RaM)

Gen Z Takeaway

Peringatan HANTARU 2026 beneran jadi momen yang slay banget buat Kementerian ATR/BPN karena capaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) nasional sukses menembus 87,63%, alias udah melampaui target RPJMN 2029 yang awalnya cuma dipatok 87%. Menteri Nusron tetep remind para gubernur, bupati, dan wali kota biar nggak cepat puas dan langsung speed up integrasi data LP2B ke dalam dokumen RTRW masing-masing.