Menko Kumham Imipas Tegaskan Pemerintah Hormati KPK Soal Kemungkinan Periksa Nusron Wahid

astakom.com, Jakarta - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan kalau pemerintah bakal menghormati penuh langkah KPK jika perlu memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Meskipun Nusron sekarang pegang jabatan menteri, Yusril mengingatkan kalau KPK itu lembaga independen yang punya kewenangan penuh buat memeriksa siapa pun yang terlibat kasus korupsi.

"Bahkan jangankan KPK, lembaga penegak hukum di internal pemerintah sendiri seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun, kami sudah punya sikap yang sama seperti itu," tegas Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/09/2026).

Serahkan sepenuhnya ke KPK

Yusril menjelaskan kalau KPK punya tugas buat ngumpulin data sebanyak-banyaknya demi mengusut tuntas kasus suap ini. 

Kalau semua bukti udah valid dan penyidik memang merasa butuh keterangan dari Nusron, keputusan itu murni di tangan KPK secara mandiri.

Dari proses pengumpulan bukti, menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, sampai puncaknya pelimpahan ke penuntutan, pemerintah pilih nggak bakal interfere dan menyerahkan semuanya ke tim penyidik.

"Ini kami serahkan sepenuhnya kepada independensi dari para penyelidik dalam proses penegakan hukum," ungkapnya.

Tanggapan Nusron sebelumnya

Sementara itu, sebelumnya Nusron Wahid buka suara soal Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait suap perizinan Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam OTT ini, 4 orang yang disebut kepercayaannya Nusron turut dicokok penyidik KPK.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Salat Jumat kepada awak media, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/09/2026).

Menteri Nusron berharap proses hukum yang sedang berlangsung saat ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di lingkungan kementeriannya. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Yusril menegaskan pemerintah bakal menghormati penuh proses hukum KPK terkait dugaan suap di Kementerian ATR/BPN, termasuk jika Nusron Wahid perlu diperiksa. Pemerintah memilih tak ikut campur dan menyerahkan pengusutan sepenuhnya kepada KPK berdasarkan bukti yang ditemukan, sementara Nusron juga menyatakan siap menghormati dan membantu proses hukum yang berjalan.