DPR Libatkan Jamdatun Lanjut Bahas RUU Perampasan Aset
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama berbagai pihak dan menargetkan regulasi tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026.
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama berbagai pihak dan menargetkan regulasi tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026.
DPR dorong RUU Perampasan Aset agar harta pelaku investasi bodong dan penipuan keuangan diprioritaskan untuk memulihkan kerugian korban.
DPR dorong hukuman maksimal bagi pelaku karhutla. Sebanyak 125 subjek hukum teridentifikasi, termasuk korporasi yang diduga terlibat berulang kali.
DPR RI memprioritaskan empat RUU, termasuk Keamanan Siber dan Perampasan Aset, dengan menekankan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Nurul Arifin meminta pemerintah mengantisipasi serangan Houthi di Arab Saudi, termasuk opsi moratorium umrah demi keselamatan jemaah Indonesia.
DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan 20 elemen masyarakat dan menargetkan penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026 mendatang.
Bimantoro Wiyono mengapresiasi Polri menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin senilai Rp3,48 triliun dan mendorong pengusutan jaringan internasional.
Dini Rahmania mendesak evaluasi tata kelola dana kebencanaan BNPB agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan anggaran.
Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah Indonesia memantau situasi Timur Tengah serta mengikuti arahan resmi demi keselamatan.
Pemerintah dinilai serius membenahi pendidikan lewat revitalisasi, digitalisasi, kesejahteraan guru, serta perluasan akses belajar agar kebijakan merata.