Bandara Riyadh Diserang, DPR Minta Calon Jemaah Umrah Indonesia Waspada
astakom.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husni, mengimbau seluruh calon jemaah haji dan umrah Indonesia untuk ekstra waspada.
Imbauan ini dikeluarkan seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, salah satunya dipicu oleh aksi serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi.
Husni menggarisbawahi bahwa setiap petunjuk mengenai tingkat keamanan serta kelangsungan penerbangan ibadah harus selalu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah Indonesia dan otoritas berwenang di Arab Saudi.
"Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni kepada wartawan, dikutip Selasa (13/10/2026).
Tekankan monitor dinamika jadwal penerbangan
Ia menerangkan, rute penerbangan jemaah umrah Indonesia mayoritas mendarat di dua pintu masuk utama Arab Saudi, yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah serta Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah.
Atas dasar itu, pergerakan isu keamanan serta dinamika jadwal penerbangan wajib dimonitor secara berkala, baik oleh para jemaah maupun agensi travel penerbangannya agar tetap aware.
Rentetan serangan di Bandara Riyadh
Lampu kuning ini muncul menyusul kabar terjadinya hantaman serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Berdasarkan informasinya, insiden pada Sabtu, 10 Oktober 2026 tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka, di mana kelompok Houthi mengklaim sebagai pihak di balik serangan itu.
Kondisi keamanan kian memprihatinkan sewaktu gelombang serangan susulan kembali menerjang area bandara Riyadh pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Laporan menyebutkan bahwa sebuah proyektil mendarat tepat di Terminal 4 hingga memicu kobaran api. Pemerintah Arab Saudi turut mengonfirmasi adanya korban jiwa serta korban luka pada peristiwa lanjutan tersebut.
Pentingnya peran pemerintah mengawal kondisi
Merespons rentetan kejadian tersebut, Husni menekankan pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam mengawal kabar terbaru serta menyampaikan edukasi yang transparan kepada publik, khususnya jemaah yang hendak bertolak ke Tanah Suci.
"Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” terangnya.
Meski letak Makkah dan Madinah cukup berjarak dari titik konflik di Riyadh, Husni mengingatkan bahwa risiko perluasan dampak perang tidak boleh diabaikan. Keselamatan jiwa jemaah harus ditaruh sebagai prioritas teratas dalam memutuskan keberangkatan.
"Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
DPR stand by tunggu perkembangan
Husni menegaskan bahwa legislatif masih bersiaga menunggu perkembangan serta instruksi dari instansi terkait, utamanya Kementerian Luar Negeri via KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, di samping keputusan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Komisi VIII DPR RI menjadikan informasi dari pihak berwenang tersebut sebagai pijakan utama sebelum mengambil langkah penyikapan terkait penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah di tengah situasi regional yang bergejolak.
Sebelum keputusan final diterbitkan, jemaah disarankan untuk konsisten memantau pengumuman dari kanal pemerintah, otoritas Saudi, maskapai, serta pihak penyelenggara umrah/haji.
Jemaah juga diminta rajin memverifikasi status tiket pesawat sebelum bertolak ke bandara dan menghindari mengambil sikap terburu-buru hanya berdasarkan rumor atau isu simpang siur alias hoax. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah membuat calon jemaah haji dan umrah Indonesia perlu lebih waspada sebelum berangkat ke Tanah Suci. Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengingatkan pentingnya memantau informasi resmi pemerintah, otoritas Arab Saudi, dan maskapai terkait keamanan serta jadwal penerbangan. Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas, sehingga keputusan berangkat atau menunda perlu mempertimbangkan perkembangan situasi dan arahan pihak berwenang, bukan sekadar rumor yang beredar.
