Terbongkar! Begini Cara Kerja ‘Jalur Atensi’ di Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
astakom.com, Jakarta - Bareskrim Polri membeberkan skema kerja jalur khusus bertajuk ‘jalur atensi’ yang diduga dipakai dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus ini mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan hasil penyidikan tersebut dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, mekanisme tidak resmi ini memungkinkan penyadapan nomor telepon berjalan tanpa permohonan penyidik maupun penetapan pengadilan.
Berikut tiga fakta teknis mengenai celah penyadapan melalui jalur atensi yang diungkap Bareskrim Polri:
Tersamarkan oleh Perangkat Teknis Penyadapan Resmi
Suyudi menguraikan terdapat dua mekanisme penyadapan di tubuh Polri yang sama-sama mengandalkan fasilitas teknis serupa. Jalur pertama merupakan mekanisme sah yang berlandaskan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 serta standar operasional Bareskrim tahun 2009, di mana permohonan wajib disertai laporan polisi, resume analis, verifikasi, hingga persetujuan berjenjang.
Sebaliknya, jalur kedua atau jalur atensi beroperasi di luar koridor aturan tersebut sehingga rawan tercampur dengan operasional penyadapan yang sah.
“Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” kata Suyudi dalam paparannya.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” jelas Suyudi.
Alur Perintah Lisan hingga Eksekusi Sistem LIMS dan PLX
Penyidik menelusuri perintah penyadapan melalui jalur atensi tersebut diduga berasal dari Jenderal LSP.Arahan tersebut mengalir secara berjenjang menuju pejabat di bagian monitoring tanpa melalui verifikasi keterkaitan perkara pidana.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” lanjutnya.
Begitu perintah masuk, tim Technical Supporting Unit (TSU) menginput nomor sasaran ke sistem LIMS.Proses penyadapan kemudian dijalankan lewat sistem PenlinkX (PLX), di mana petugas menyimak, mengekspor rekaman, lalu menyusun transkripsi untuk diserahkan secara berjenjang hingga ke tangan Jenderal LSP.
Dugaan Penghapusan Jejak Data Elektronik pada Oktober 2026
Selain penyalahgunaan wewenang penyadapan, penyidik turut mengendus upaya penghilangan jejak digital.Suyudi mengungkapkan adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026 yang disinyalir atas perintah AS kepada tim TSU.
“Namun, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik,” ujarnya.
Suyudi memastikan seluruh temuan penyimpangan pada jalur atensi ini terus didalami dalam tahap pembuktian penyidik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” tegasnya. (RaM)
Gen Z Takeaway
Gila banget sih plot twist kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini, ternyata ada celah ‘jalur atensi’ yang bisa lolos masuk sistem LIMS dan PLX cuma bermodal perintah lisan atau chat WhatsApp tanpa surat pengadilan! Kasus yang menyeret eks Kapolri dan tiga jenderal ini bahkan diwarnai dugaan penghapusan data elektronik segala di Oktober kemarin, jadi makin bikin penasaran gimana kelanjutan proses pembuktian dari Bareskrim dan pengawalan DPR ke depannya ya guys.
