Irjen Ahrie Sonta Diganjar PTDH Kasus Penyadapan Presiden, Resmi Ajukan Banding
astakom.com, Jakarta - Penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian. Menanggapi vonis etik tersebut, Ahrie menyatakan mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan banding.
Resmi Ajukan Banding Usai Divonis PTDH dalam Sidang Etik
Sikap Ahrie Sonta yang mengajukan perlawanan hukum dikonfirmasi langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Ia menyampaikan bahwa pengajuan permohonan tersebut merupakan hak konstitusional terduga pelanggar yang diatur dalam mekanisme internal kepolisian.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan di Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Proses peninjauan ulang atas vonis tersebut dipastikan akan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku."Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," tambah Johnny.
Perbuatan Dinilai Tercela dan Melanggar Etika Kelembagaan
Hukuman pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Majelis sidang menilai perbuatan mantan Perwira Tinggi Polri tersebut telah memenuhi kriteria pelanggaran berat yang mencoreng marwah institusi.
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri. Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," tegas Johnny.
Atas tindakannya, Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, ia juga terjerat pasal berlapis dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g (etika kelembagaan), Pasal 8 huruf c angka 1 (etika kepribadian), serta larangan pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
Penyalahgunaan Akses Perangkat Teknologi Milik Polri
Dugaan keterlibatan Ahrie Sonta bermula dari perannya saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia disinyalir memanfaatkan wewenang jabatan untuk menyusup ke dalam sistem perangkat teknologi kepolisian guna menyadap lingkaran kepresidenan.
"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," jelas Kadiv Humas Polri.
Dalam konstruksi perkara penyadapan ini, Ahrie Sonta ditetapakan sebagai tersangka bersama tiga jenderal Polri lainnya, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi. (RaM)
Gen Z Takeaway
Drama chaos di tubuh kepolisian makin panas setelah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta resmi di-PTDH alias dipecat imbas kasus spying ke Presiden Prabowo, tapi doi langsung spill perlawanan lewat jalur banding. Kasus penyadapan ilegal pakai akses internal Polri ini dinilai red flag parah dan melanggar kode etik, bikin Ahrie bareng tiga jenderal lainnya terseret status tersangka.
