KPK Kaji Temuan ICW Soal Proyek Influencer Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar
astakom.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di dua kementerian sepanjang 2024-2026. Total anggaran untuk delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Ia juga menjelaskan bahwa KPK perlu memastikan apakah persoalan tersebut termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.
KPK minta proses pengadaan dievaluasi
Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut, Budi menilai kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan.
Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara menyeluruh.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.
ICW soroti delapan paket pengadaan senilai Rp14,7 miliar
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 membeberkan hasil temuannya terkait lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Selain itu, terdapat tiga paket pengadaan serupa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025-2026.
Jika digabungkan, nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Seluruh proyek itu diketahui melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Ruang lingkup kerja samanya meliputi publikasi konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Selain itu, terdapat keterlibatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Kondisi ini dinilai berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk ikut bersaing dalam proses pengadaan.
Tak hanya soal persaingan usaha, ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena RA merupakan pejabat publik.
RANS tegaskan kerja sama dilakukan secara transparan
Menanggapi sorotan tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menyampaikan bahwa seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dijalankan secara profesional.
Perusahaan menyebut kerja sama tersebut dilakukan melalui platform pengadaan resmi, seperti Inaproc.id atau ecatalogue.com, yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
RANS juga menegaskan bahwa setiap proses pengadaan mengikuti ketentuan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.
Terkait nilai kontrak Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang biasa diterapkan kepada klien.
Menurut perusahaan, nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial. Ada pula komponen produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, hingga berbagai kegiatan promosi lainnya.
Di sisi lain, RANS menyatakan memahami perhatian publik terhadap kemungkinan konflik kepentingan yang melibatkan RA, mengingat posisinya sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
KPK akan menelaah temuan ICW terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian untuk memastikan ada tidaknya indikasi korupsi dan konflik kepentingan. Sementara itu, RANS menegaskan seluruh kerja sama dilakukan secara profesional melalui mekanisme pengadaan resmi, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
