Wapres Gibran OTW Mundur Gegara Ijazah? Cek Plot Twist Putusan MK-MA, Manuver Senayan, hingga Kabar Istana!
astakom.com, Jakarta – Isu soal ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendadak memasuki babak baru yang bikin geger jagat politik Tanah Air. Imbas deretan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA), dinamika di Senayan sampai Istana makin memanas hingga memicu kabar bahwa Gibran berniat mengundurkan diri dari jabatannya.
Plot twist putusan MK dan MA: Surat Keterangan batal demi hukum
Drama ini berawal dari persidangan di MK pada Selasa (6/10/2026). Saat itu, MK memutuskan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024. Walau begitu, majelis hakim MK mengungkap fakta bahwa tak ditemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran dari luar negeri.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance yang digunakan untuk menerbitkan Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 ternyata cuma membuktikan kehadiran perkuliahan, bukan kelulusan jenjang SMA.
"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.
Meski demikian, MK menegaskan tidak punya kewenangan untuk mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.
Eskalasi masalah kian meruncing setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok oleh majelis hakim pimpinan Yulius bersama anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto pada Jumat (30/10/2026), MA resmi menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari laman resmi MA, Jumat, 30 Oktober 2026.
Senayan bergerak: Hak Menyatakan Pendapat mulai digulirkan
Langkah hukum di MK dan MA tersebut langsung direspons cepat oleh jajaran anggota DPR. Gelombang dorongan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai menggelinding di Senayan guna merespons keabsahan status sang Wapres.
Politikus DPR Mardani Ali Sera memperlihatkan keseriusan langkah politik ini dengan mengunggah foto dirinya yang memegang berkas usulan 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'—di mana namanya tercatat di urutan pertama—lengkap dengan lampiran pasal-pasal pendukung.
Hingga Selasa (10/11/2026), tercatat sudah puluhan wakil rakyat menyatukan suara dan memberikan tanda tangan persetujuan.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (10/11/2026).
Kabar Istana: Gibran ngobrol 2,5 jam dan niat undur diri
Tekanan publik serta dinamika hukum yang intens ternyata membuat Wapres Gibran menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa dalam tatap muka empat mata yang berlangsung cukup lama itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," beber Prasetyo.
Prasetyo juga menepis rumor yang menyebutkan Presiden Prabowo serta-merta menolak mentah-mentah niat mundur dari sang Wapres. Menurutnya, Presiden lebih memberikan perhatian dan petunjuk penyelesaian masalah.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Klarifikasi Gibran: Siap fight di PTUN dan ajukan PK
Menjawab “huru-hara” yang beredar luas, Gibran akhirnya angkat bicara di Istana Wapres pada Selasa (10/11/2026). Wapres Gibran menegaskan keinginannya agar persoalan ini tidak menjadi komoditas politik yang makin membingungkan publik.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Gibran menceritakan bagaimana sosok Presiden Prabowo memberikan arahan dan dorongan semangat layaknya figur pelindung dalam menghadapi polemik legalitas pendidikan ini.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
Sesuai petunjuk Presiden, Gibran memastikan akan mengambil jalur legal penuh untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengambil langkah peninjauan kembali atas vonis MA.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya. (aNs)
Gen Z Takeaway
Isu ijazah Wapres Gibran makin spill the tea pasca-MK nemuin tak ada bukti kelulusan SMA luar negeri walau gak bisa diskualifikasi, disusul MA yang resmi ngebatalin suket penyetaraannya demi hukum hingga Senayan gercep spill 50-an tanda tangan anggota DPR buat gulirin Hak Menyatakan Pendapat, yang bikin Wapres Gibran sempet ngobrol deep talk 2,5 jam bareng Presiden Prabowo buat nyatain niat mundur biar gak long term drama, sebelum akhirnya doi fix milih fight back di PTUN dan siap ajukan PK berbekal support system dari Sang Presiden.
