Demokrat Nilai Putusan MK-MA soal Ijazah Gibran Sudah Inkrah
astakom.com, Jakarta — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron berpandangan bahwa perkara ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah melewati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kedua putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Herman menyebut Demokrat telah mempelajari dan membahas hasil putusan dari kedua lembaga peradilan tersebut.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa setiap warga negara tetap berhak menempuh upaya hukum untuk mempertahankan kepentingannya, termasuk Gibran yang ingin membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik," kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Polemik hukum jangan sampai hambat agenda pembangunan
Herman menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus tetap berpedoman pada konstitusi dan prinsip negara hukum. Menurutnya, upaya menegakkan supremasi hukum juga perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas nasional.
Dia menilai hal tersebut penting karena Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan, energi, dan air.
"APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik," katanya.
Lebih lanjut, Herman berpandangan bahwa polemik ijazah Gibran berpotensi memengaruhi kelancaran program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian yang terarah dan tidak berlarut-larut dinilai perlu segera diwujudkan.
Dia juga mengajak seluruh pihak membicarakan persoalan tersebut secara matang agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
"Tentu ini harus didiskusikan secara saksama, secara bersama, dan tentu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga kemudian bisa ke depan membangun dengan nyaman, warga negara juga merasa nyaman," kata dia.
"Hal-hal seperti ini ya harus dituntaskan cepat, secara konstitusional, transparan, dan tentu apa ending-nya ya kita tunggu saja proses-proses itu yang berada di DPR," tambahnya.
Gibran ungkap saran Presiden Prabowo
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk melanjutkan perjuangan terkait persoalan ijazah melalui PTUN.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore. Dia menyebut Presiden Prabowo telah menyampaikan sejumlah pandangan, saran, dan masukan mengenai perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik tersebut. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Herman Khaeron menilai putusan MK dan MA terkait perkara ijazah Gibran telah inkrah, tetapi tetap menghormati hak Wapres menempuh jalur PTUN. Demokrat mendorong penyelesaian secara konstitusional, transparan, dan cepat agar polemik tersebut tidak mengganggu stabilitas politik maupun agenda pembangunan Presiden Prabowo.
