Bagaimana Jika Gibran Dimakzulkan? Ini Tahapan Panjang Pemberhentian Wapres
astakom.com, Jakarta — Sebanyak 120 anggota DPR resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini menjadi langkah awal dalam proses pemakzulan yang harus melewati sejumlah tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam rapat pimpinan DPR bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Karena itu, mereka mendorong proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Dasar pengajuan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait riwayat pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari lembaga pendidikan luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Lantas, bagaimana proses pemakzulan wakil presiden jika usulan tersebut berlanjut? Dirangkum astakom.com, berikut tahapan yang harus dilalui.
Usulan HMP masuk tahap pembahasan DPR
Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pandangan mengenai dugaan presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Apabila usulan HMP disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota DPR, proses selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus (pansus).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 212 ayat (2) UU MD3. Pansus dibentuk dengan melibatkan seluruh unsur fraksi di DPR.
Pansus memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menjalankan tugasnya sejak dibentuk. Setelah pemeriksaan selesai, hasil kerja disampaikan melalui laporan dalam rapat paripurna.
Selanjutnya, anggota DPR akan mengambil keputusan terhadap laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 213 UU MD3.
MK jadi penentu kelanjutan usulan
Jika rapat paripurna menyetujui laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR akan meneruskan keputusan HMP kepada Mahkamah Konstitusi.
Mekanisme ini diatur dalam Pasal 214 ayat (2) UU MD3. MK kemudian memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR memiliki dasar yang terbukti.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat melanjutkan proses dengan menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebaliknya, jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, usulan pemberhentian tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Ketentuan mengenai mekanisme ini tercantum dalam Pasal 215 UU MD3.
Keputusan akhir berada di tangan MPR
Tahapan berikutnya berlangsung di MPR. Berdasarkan Pasal 36 UU MD3, MPR hanya berwenang memberhentikan wakil presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usulan pemberhentian tersebut harus berasal dari DPR.
Selanjutnya, Pasal 37 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutus usulan DPR paling lambat 30 hari setelah usulan diterima.
Dalam persidangan tersebut, pimpinan MPR akan mengundang wakil presiden untuk memberikan penjelasan terkait usulan pemberhentian dirinya.
Namun, apabila wakil presiden tidak hadir, sidang tetap dapat berlangsung dan MPR tetap mengambil keputusan.
Pengambilan keputusan juga memiliki persyaratan kuorum. Berdasarkan Pasal 38 UU MD3, sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR.
Keputusan pemberhentian harus memperoleh persetujuan minimal 2/3 dari anggota yang hadir.
Jika MPR menyetujui pemberhentian, wakil presiden secara otomatis berhenti dari jabatannya. Sebaliknya, apabila usulan tersebut ditolak, wakil presiden tetap menjalankan tugas dan kewajibannya hingga masa jabatan berakhir. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Sebanyak 120 anggota DPR RI menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan ini harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan akhir dalam sidang paripurna MPR. Dengan demikian, penandatanganan HMP belum otomatis memberhentikan Gibran karena seluruh proses harus memenuhi persyaratan dan mekanisme konstitusional sesuai UU MD3.
