Usut Tuntas Suap Layanan Tanah: KPK Buka Suara Soal Aliran Uang di Kantah Bogor
astakom.com, Jakarta - Pengusutan skandal dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) makin memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami aliran dana serta dugaan penerimaan uang suap oleh sejumlah pihak di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, terkait pengurusan layanan pertanahan.
Langkah pendalaman ini dilakukan tim penyidik dengan memeriksa dua saksi kunci pada 5 November 2026,yakni GPM (Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral) serta A (Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah).
Preksa Saksi Kunci dan Telusuri Skema Pengumpulan Uang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik meminta keterangan mendalam dari kedua saksi mengenai praktik penerimaan uang di internal Kantah Kabupaten Bogor I. "Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor," kata Budi di Jakarta dikutip Sabtu (07/11/2026).
Selain mengulik siapa saja yang kecipratan dana, penyidik juga mencecar skema dan mekanisme pengumpulan uang suap tersebut. Seluruh keterangan ini digali untuk menyempurnakan alat bukti demi membongkar konstruksi perkara secara utuh.
Berawal dari OTT HGB Summarecon hingga Keterlibatan Oknum Petinggi
Skandal besar ini merupakan hasil pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Tak berselang lama, KPK resmi menetapkan delapan orang tersangka, mulai dari Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, hingga Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Tersangka lain yang turut terseret mencakup pihak swasta/perantara Rizal Pahlevi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz, serta dua pihak swasta yakni Erwin dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Rentetan Penggeledahan di Berbagai Lokasi Strategis
Guna mengumpulkan bukti tambahan, penyidik KPK bergerak cepat menyisir berbagai lokasi penting sejak pertengahan September 2026. Penggeledahan menyasar gedung Kementerian ATR/BPN termasuk ruang kerja Lampri, Dirjen Virgo Eresta Jaya, dan Dirjen Asnaedi hingga kantor PT Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor.
Tak berhenti di situ, tim KPK juga melebarkan jangkauan ke Jawa Timur hingga Jawa Barat dengan menggeledah Kantah Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, kediaman pribadi tersangka, serta kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Bandung Barat. (RaM)
Gen Z Takeaway
Skandal suap pertanahan ini beneran shocking dan jadi sorotan panas banget. Dari yang awalnya cuma OTT pengurusan HGB, sekarang merembet ke mana-mana sampai kantor pertanahan daerah dan petinggi kementerian ikut terseret. Semoga KPK bisa terus spill fakta hukum secara transparan, usut tuntas aliran dananya, dan bikin efek jera biar urusan sertifikat serta tanah di Indonesia makin bersih dari praktik pungli dan suap.
