Pemerintah Gaspol Perluas Akses Pendidikan, dari Ruang Kelas hingga Jembatan Desa
astakom.com, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk anak-anak di daerah terpencil. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui program pembelajaran, tetapi juga lewat pembangunan infrastruktur yang memudahkan siswa menjangkau sekolah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan peran guru hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang akses sekolah.
Menurut Syahganda, berbagai upaya pemerintah perlu disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengatasi hambatan akses yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah sudah bekerja keras, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi berbagai upaya tersebut belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Syahganda berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Selasa (27/10/2026).
Perluas akses pendidikan ke desa
Ia menilai, salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan adalah memperluas akses pembelajaran hingga ke desa-desa.
Program digitalisasi pendidikan dan penguatan peran guru menjadi bagian dari upaya tersebut. Dengan langkah ini, layanan pendidikan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Namun, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan program pembelajaran dan tenaga pendidik. Infrastruktur yang memadai juga diperlukan, terutama bagi anak-anak di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.
“Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat, khususnya anak-anak, kini dapat bersekolah dengan lebih mudah,” katanya.
Tekankan kolaborasi lintas kementerian
Menurut Syahganda, pembangunan infrastruktur pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian.
Penyediaan sarana dan prasarana harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
Kementerian yang menangani pendidikan berperan memperkuat sistem pembelajaran dan kualitas guru, sedangkan pembangunan infrastruktur membantu mengatasi hambatan akses yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui kegiatan belajar-mengajar.
Kesejahteraan guru jadi perhatian
Selain akses sekolah, Syahganda menyoroti pentingnya kesejahteraan guru. Menurutnya, pemberian tunjangan dan berbagai bantuan menjadi bagian penting dari dukungan pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan.
"Perhatian pemerintah terhadap nasib guru selama ini begitu luar biasa, baik melalui pemberian tunjangan maupun berbagai bantuan lainnya. Perhatian tersebut diberikan kepada guru yang sudah tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun yang belum tercatat sebagai ASN," tegas Syahganda.
Ia meyakini pendidikan bermutu menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Melalui akses pendidikan yang lebih baik, setiap anak diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik, tanpa terhalang kondisi ekonomi maupun tempat tinggal. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran, penguatan peran guru, pembangunan infrastruktur hingga desa terpencil, serta dukungan kesejahteraan tenaga pendidik. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan mampu mengatasi hambatan akses agar setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara.
