Respons Aksi Greenpeace, Bakom RI Tegaskan Krisis Iklim-Biaya Hidup Jadi Perhatian Presiden
astakom.com, Jakarta – Pemerintah menghormati aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut membawa pesan tentang kekhawatiran terhadap krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah memahami aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut. Menurutnya, persoalan lingkungan dan daya beli masyarakat menjadi perhatian Presiden.
"Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ujar Syahganda dalam keterangan, Selasa (20/10/2026).
Penanganan karhutla hingga bantuan pangan
Syahganda menjelaskan, pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari penanganan krisis iklim. Di saat yang sama, sejumlah kebijakan disiapkan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Program ini mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," tambah Syahganda.
Tambahan pasokan beras tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan. Sementara itu, kebijakan mempertahankan harga BBM hingga akhir 2026 ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Pemerintah buka ruang masukan Greenpeace
Syahganda menegaskan, penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat membutuhkan langkah berkelanjutan. Karena itu, aspirasi yang disampaikan melalui aksi publik dinilai menjadi bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap masukan Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait.
"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," katanya.
Spanduk kuning di Bundaran HI angkat pesan lingkungan
Sebelumnya, spanduk dan sejumlah poster berwarna kuning terlihat terbentang di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pesan yang dibawa menyoroti tuntutan agar pemerintah menangani krisis iklim sekaligus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk dan poster tersebut sejak Selasa (20/10) pagi. Spanduk itu kemudian diangkat sekitar pukul 08.10 WIB.
Salah satu poster yang terlihat di lokasi memuat pesan, "Melindungi lingkungan = Melindungi kualitas hidup," sebagai penegasan bahwa persoalan lingkungan berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Aksi Greenpeace di Bundaran HI menyoroti pentingnya penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah merespons dengan memperkuat penanggulangan karhutla serta menyiapkan stimulus Rp26,34 triliun, bantuan beras, dan kebijakan menjaga harga BBM hingga akhir 2026. Pemerintah juga membuka ruang dialog agar data dan rekomendasi Greenpeace bisa menjadi bahan evaluasi untuk mendorong kebijakan yang lebih berdampak bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
