KNMP 2027 Tak Cuma Soal Bangun Kampung, KKP Siapkan Penilaian Lokasi Lebih Matang

astakom.com, Jakarta — Persiapan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 mulai masuk tahap penyiapan lokasi dan calon mitra. Kegiatan pada 7 Oktober 2026 menjadi bagian lanjutan dari proses sebelumnya, dengan fokus menyamakan pemahaman terkait ruang lingkup pekerjaan, instrumen survei, keluaran yang harus disiapkan, hingga mekanisme kemitraan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KNMP 2027 tidak hanya mengejar jumlah lokasi. Kesiapan lahan, kondisi masyarakat, potensi usaha perikanan, serta kemampuan pengelolaan juga menjadi bagian penting agar fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar bisa digunakan dan memberi dampak ekonomi bagi nelayan.

Untuk 2027, KKP menetapkan target pembangunan KNMP di 1.000 lokasi, dengan sasaran keseluruhan mencapai 5.000 lokasi pada 2029.

Penyiapan lokasi jadi perhatian

Dalam proses pengembangan KNMP, persoalan lokasi menjadi salah satu hal yang perlu dibereskan sejak awal. KKP sebelumnya menemukan sejumlah usulan lokasi yang masih menghadapi persoalan status lahan sehingga belum bisa langsung digunakan untuk pembangunan.

“Dari survei yang kami lakukan, dan sejumlah proposal yang telah kami telaah, persoalannya banyak daerah yang diajukan tapi lahannya belum clear. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena kami tidak mungkin membangun di lokasi yang tidak jelas kepemilikannya,” jelas Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda.

Pengalaman pembangunan tahap pertama juga menjadi bahan evaluasi. KKP mencatat sejumlah tantangan, mulai dari lokasi yang relatif jauh, persoalan klaim lahan hingga kondisi cuaca ekstrem. Artinya, ketersediaan lahan saja belum cukup untuk memastikan sebuah kawasan siap menjadi lokasi KNMP.

Karena itu, proses survei dan penilaian menjadi penting untuk memastikan pembangunan nantinya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

KNMP bukan sekadar bangunan baru

Arah tersebut juga berkaitan dengan bagaimana fasilitas KNMP digunakan setelah pembangunan selesai. KKP telah menyelesaikan 65 KNMP tahap pertama pada April 2026 dan kemudian mendorong fasilitas yang tersedia agar mulai menghasilkan aktivitas ekonomi.

Dalam uji coba operasional hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 65 KNMP tercatat telah mengirim 273,6 ton hasil perikanan dengan nilai Rp11,10 miliar. Komoditas yang dipasarkan mencakup tuna, tuna loin, tuna fillet, cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, hingga kakap putih.

“Fokus kami sekarang memastikan semua fasilitas KNMP tahap I digunakan, unit usaha dijalankan, dan koperasi siap mengelolanya,” ujar Ketua Satgas Operasional KNMP Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo.

Fasilitas KNMP seperti cold storage, kapal penangkap ikan, kendaraan berpendingin, sentra kuliner, kios perbekalan, bengkel, dan pabrik es diarahkan untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat pesisir. KKP juga memberikan pendampingan dalam pengembangan bisnis, pembiayaan, serta akses pasar.

Pengalaman tahap pertama jadi bekal

Pengembangan KNMP 2027 juga tidak dilepaskan dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya. KKP menilai keberadaan infrastruktur perlu diikuti kelembagaan pengelola yang siap, rencana usaha yang jelas, serta dukungan terhadap rantai pasok dan pemasaran.

Hal ini sejalan dengan agenda KKP yang menempatkan KNMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pada 1 Oktober 2026, KKP juga menyoroti keberlanjutan operasional KNMP dan keterlibatan sejumlah satuan tugas dalam proses survei, penilaian, serta perencanaan lokasi KNMP 2027.

Pengembangan KNMP juga mulai menunjukkan manfaat pada sisi hilirisasi. Di KNMP Ketapang, Lampung Selatan, misalnya, hasil tangkapan nelayan dikembangkan menjadi produk fillet sehingga nilai jualnya meningkat signifikan.

Dengan target 1.000 lokasi pada 2027, pekerjaan rumah KKP bukan hanya memperluas pembangunan. Setiap lokasi perlu disiapkan agar memiliki fondasi yang cukup untuk menggerakkan produksi, pengelolaan usaha, rantai pasok, hingga pemasaran hasil perikanan. (deA/RaM)

Gen Z Takeaway

KNMP 2027 bukan cuma soal bikin kampung nelayan jadi lebih tertata. Yang lebih penting, lokasinya siap, pengelolaannya jelas, fasilitasnya kepakai, dan manfaat ekonominya benar-benar sampai ke nelayan.