LIPSUS: 2 Tahun Presiden Prabowo: Plot Twist Hilirisasi sampai Tur Istana, Indonesia Fix Paling Optimis! #1

astakom.com, Jakarta — Genap dua tahun perjalanan roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 20 Oktober 2024 lalu. Memasuki dua tahun masa jabatannya, kepemimpinan nasional mencatatkan modal sosial yang tergolong sangat kuat di mata masyarakat.

Survei Ipsos di 30 negara menobatkan Indonesia sebagai negara paling optimistis di dunia menyongsong tahun 2026 dengan tingkat optimisme mencapai 90 persen, berada jauh di atas rata-rata global sebesar 71 persen. 

Sejalan dengan hal tersebut, riset Indonesia Network Election Survey (INES) pada September 2026 yang disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan dalam keterangan resminya merekam angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo yang menyentuh 79,3 persen, dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 82,1 persen. Dalam riset tersebut, kelompok yang merasa kurang atau tidak puas berada di angka 17,4 persen, sementara 3,3 persen sisanya memilih tidak menjawab.

Riset INES mencatat modal sosial berupa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo tergolong sangat solid, di mana sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian serta kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi program sosial pro-rakyat. 

Di sisi lain, langkah diplomasi internasional Presiden melalui kunjungan luar negeri demi menggenjot ekonomi nasional direspons positif oleh 80,3 persen responden.

Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus mengantongi dukungan kuat dari 78,2 persen masyarakat (18,4 persen tidak setuju, 3,4 persen tidak menjawab), disusul tingkat kepuasan sektor kesejahteraan dan bansos sebesar 78,7 persen, serta penilaian positif penanganan kemiskinan di angka 68,2 persen.

Berikut adalah rekapitulasi capaian, terobosan, serta solusi strategis yang dijalankan pemerintah sepanjang dua tahun terakhir:

1. Swasembada pangan, respons krisis energi, dan revitalisasi sektor maritim

Indonesia telah mencapai status swasembada untuk delapan komoditas pangan. Guna memperkuat peran sebagai lumbung pangan dunia, pemerintah menggalakkan kawasan pangan terintegrasi (food estate) di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan khusus untuk komoditas beras dan tebu. 

Di ranah tata kelola, merespons temuan minyak goreng kemasan 1 liter yang isinya kurang dari takaran pada awal 2025, pemerintah mengambil langkah tegas melalui tindakan hukum oleh Polri dengan menjerat pelaku pemalsuan takaran lewat sanksi pidana hingga 5 tahun penjara (UU Perlindungan Konsumen) serta ancaman 20 tahun penjara (UU TPPU).

Dampak penutupan Selat Hormuz pada Maret 2026 sempat memicu lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah meredam potensi pembengkakan subsidi dan defisit APBN melalui langkah taktis: percepatan swasembada BBM solar dan bensin untuk menekan pembelian BBM harga dunia, pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per nomor polisi per hari, serta pengadaan skema pembelian BBM harga khusus sebesar 100 juta barel (sekitar 50 juta barel dari Rusia). 

Merespons 84 persen dari 107 GW pembangkit listrik nasional di 2025 yang masih bergantung pada bahan bakar fosil, pemerintah memacu pembangunan PLTS hingga 100 GW beyond RUPTL guna menggantikan seluruh PLTD berkapasitas 17 GW.

Guna menekan subsidi LPG yang menyentuh Rp87 triliun per tahun di 2025, pemerintah membangun 1 juta sambungan jaringan gas (jargas) kota serta membagikan kompor listrik ke 2,5 juta rumah tangga. Sementara untuk memperkuat cadangan energi nasional di tangki Pertamina dari 21–28 hari, dibangun 10 modular refinery dan 6 oil storage tank melalui investasi Danantara.

Di sektor maritim, infrastruktur dan armada tangkap dibenahi secara masif:

• Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Membangun 5.000 KNMP lengkap dengan dermaga, cold storage, dan sentra ekonomi pesisir (100 KNMP rampung awal 2026, 1.386 lokasi dalam proses hingga akhir 2026, target 5.000 KNMP dalam 3 tahun). 
• Armada Tangkap Modern: Pengadaan 4.582 kapal ikan modern ukuran 10 GT–1.500 GT untuk menangkap 2,3 juta ton ikan per tahun, melibatkan 30 galangan kapal dalam negeri, export financeInggris, dan desain dari Babcock. 
• Revitalisasi Tambak: Mengubah 20.000 hektar eks tambak udang terbengkalai di Pantura Jawa menjadi 14.090 hektar tambak nila salin berkapasitas 1,18 juta ton per tahun, serta membangun 2.000 hektar tambak udang terintegrasi di Waingapu, NTT (produksi 52.800 ton/tahun) sebagai pilot project 10 lokasi di Indonesia Timur. 
• Budidaya Darat & Garam: Pembangunan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten/kota, serta pengembangan 2.000 hektar sentra industri garam nasional di Rote Ndao (produksi 400.000 ton/tahun) demi menekan impor garam yang mencapai 2,7 juta ton per tahun. 

2. Intervensi kesehatan, hilirisasi industri, dan infrastruktur ketahanan bencana

Di bidang kesehatan, pemerintah memberlakukan label gizi Nutri-Level (A, B, C, D) pada makanan/minuman siap saji mulai April 2026 untuk menekan konsumsi gula berlebih (kategori D mengandung 10g gula per 100ml). Untuk menekan angka stunting (1 dari 5 anak), program Makan Bergizi Gratis (MBG) diantar langsung ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), di mana dapur MBG diwajibkan menyisihkan 1.000 dari 3.000 porsi per hari untuk kelompok prioritas ini. 

Menyusul insiden keracunan MBG pada September 2025 saat penerima mencapai 20 juta orang per hari, pemerintah merevisi juknis (melarang bahan baku rawan beracun), menaikkan porsi secara bertahap bagi dapur baru, serta melantik Nanik S. Deyang sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi guna mencapai target zero accidentpada target 82 juta penerima harian.

Menjawab masalah di mana mayoritas nilai tambah (keuntungan) hilirisasi dinikmati investor asing, pemerintah mengambil solusi berupa pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan aset dalam kelolaan mencapai Rp16.000 triliun (USD 1 triliun) untuk mempercepat investasi pemerintah ke hilirisasi industri strategis, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan investor swasta.

Di sektor infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, pemerintah merespons berbagai tantangan krusial:

• Penyelamatan Pesisir Jawa: Menjawab ancaman 50 juta orang lebih di pesisir utara Jawa yang terancam kehilangan aset karena kenaikan permukaan air laut, pemerintah memulai pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 535 km dari Banten hingga Jawa Timur yang terdiri dari nature based solution(mangrove), tanggul pantai, dan tanggul laut pada pertengahan tahun 2026. 
• Rehabilitasi Pasca Bencana Sumatera: Merespons banjir akhir 2025 di Sumatera yang menghancurkan jembatan, rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya, dilakukan relokasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengerahan 90.109 personel TNI-Polri untuk membantu pembersihan lumpur, tumpukan kayu, pembangunan jembatan, renovasi sekolah, serta pembangunan hunian. 
• Penanganan Sampah Nasional: Menjawab ancaman mayoritas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan overcapacity pada tahun 2028, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden 109/2025 untuk percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) dengan target 10 kota pertama di 2026 (Bekasi, Bogor, Denpasar, Yogya, Lampung, Medan, Semarang, Serang, Surabaya, dan Tangerang), serta pembangunan pengolahan sampah tingkat desa/kelurahan secara masif. 

3. Transformasi Pendidikan, sekolah rakyat, dan program pendidikan Istana

Menjawab ketertinggalan skor PISA dan standar OECD, pemerintah mengeksekusi transformasi pendidikan lewat pembagian 2 juta unit Interactive Flat Panel (IFP) 75 inci ke ruang kelas, pembangunan Studio Guru di Jakarta untuk pembelajaran daring interaktif, serta pembangunan 500 sekolah nasional terintegrasi percontohan. Pemerintah juga merenovasi 500.000 ruang kelas rusak (16.140 sekolah di 2025 dan 70.000 sekolah di 2026, target 300.000 sekolah hingga 2029), membentuk Satgas Jembatan pimpinan Kasad pada Januari 2026 untuk membangun 3.000 jembatan (300 jembatan rampung per April 2026) demi keamanan akses sekolah anak, serta mentransfer tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN langsung dari Kemenkeu ke rekening guru sejak Maret 2025 guna memangkas birokrasi daerah.

Menjawab masalah fakta di lapangan di mana 65 persen lebih orang tua miskin mewariskan kemiskinan ke anaknya, pemerintah menghadirkan solusi berupa pembangunan Sekolah Rakyat berasrama untuk 500.000 anak SD sampai dengan SMA dari keluarga desil 1 dan 2. Di Sekolah Rakyat, anak-anak mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan beristirahat, makan 3 kali sehari, serta bimbingan karir dan wirausaha.

Selain itu, merespons belum adanya program terstruktur untuk membuka akses ke Istana Kepresidenan Jakarta (termasuk Istana Merdeka, Istana Negara, dan Kantor Presiden) untuk keperluan pembangunan karakter dan wawasan generasi muda, Presiden Prabowo menjalankan Program Pendidikan Istana untuk anak sekolah mulai April 2026. Melalui tur selama 2–3 jam di pagi hari, Istana Kepresidenan Jakarta dibuka bagi siswi-siswa SMP dan SMA untuk guided tour edukasi, sejarah, dan pemahaman pemerintahan secara langsung, dengan pendaftaran yang bisa dilakukan sepanjang tahun di Sekretariat Kabinet/Kementerian Sekretariat Negara. (RaM/aNs)

Gen Z Takeaway

Dua tahun Prabowo-Gibran berjalan, kepuasan publik tembus 79,3% dan Indonesia dinobatkan jadi negara paling optimistis di dunia! Dari benteng Giant Sea Wall 535 km, proyek pengolahan sampah jadi listrik, dana raksasa SWF Danantara Rp16.000 triliun buat hilirisasi lokal, Sekolah Rakyat berasrama biar nggak ada lagi kemiskinan turunan, sampai guided tour edukasi langsung ke Istana Kepresidenan buat anak SMP-SMA, semuanya di-push biar Indonesia makin sat-set dan no debat!