Pemerintah Siapkan 4 Jurus Dorong Perluasan Akses Hunian Layak untuk Rakyat

astakom.com, Jakarta — Pemerintah saat ini lagi all out buat memperluas akses masyarakat supaya bisa dapetin hunian yang layak dan terjangkau.

Lewat sederet program perumahan, mulai dari Kredit Program Perumahan (KPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah, sampai rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, nge-spill kalau berbagai program ini sengaja didesain untuk bantu masyarakat punya, ngebangun, atau ngerenovasi rumah. Nggak cuma itu, ini juga jadi support system buat para pelaku UMKM.

KPP buat basmi rentenir

KPP ini dirancang khusus untuk ngebuka akses pembiayaan buat masyarakat, sekaligus ngelepasin UMKM dari jeratan pinjaman berbunga tinggi alias rentenir yang toxic.

"Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir," ujar Ara, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Kamis (17/09/2026).

Ara ngejelasin kalau KPP ini ngasih skema bunga yang jauh lebih santai. Buat kredit di bawah Rp100 juta, penerima nggak diwajibkan pakai jaminan, plus bunganya cuma 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.

Skema ini jadi jurus andalan pemerintah nyediain pembiayaan yang nggak bikin kantong jebol. Sebagai perbandingan, Ara nyebut bunga dari rentenir itu bisa tembus 3 persen, 5 persen, bahkan 10 persen.

Karena antusiasmenya tinggi banget, kuota KPP akhirnya diperluas. Anggarannya resmi dinaikkan pada Juni 2026 dari Rp36 triliun jadi Rp50 triliun.

"Kenapa? Karena berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dinaikkan kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini," imbuhnya.

Sampai 16 September 2026, Ara nyebut realisasi KPP udah tembus Rp25,29 triliun dan ngebantu 108 ribu orang, yang mayoritasnya adalah pelaku UMKM pencari pembiayaan di bawah Rp100 juta.

Target bedah rumah dinaikkan

Pemerintah juga makin gaspol ngebantu masyarakat yang butuh perbaikan rumah lewat program BSPS (bedah rumah). Target renovasinya dinaikkan drastis, dari yang awalnya cuma 45 ribu rumah melonjak jadi sekitar 400 ribu rumah setahun, dengan budget Rp8,57 triliun.

Biar distribusinya merata, Ara minta jajarannya mastiin tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia bisa dapet jatah minimal 200 unit rumah buat direnovasi.

"Anggarannya satu orang Rp20 juta, Rp2,5 juta buat tukang, Rp17,5 juta untuk barang-barang, kemudian bahan bangunan," jelasnya.

Rekor rumah subsidi FLPP

Buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mimpi punya rumah baru terus didorong lewat skema FLPP. Program yang udah running dari 2010 ini jumlah penerimanya terus meroket.

Dari yang awalnya cuma sekitar 7.000 unit, sekarang udah tembus ratusan ribu. Capaian ini sukses mecahin rekor di era Presiden Prabowo.

"Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024, di akhir tahun, pada 20 Oktober. Di tahun pertama (kepemimpinan), tertinggi sepanjang sejarah (278 ribu unit rumah)," jelasnya.

Kebijakan potong biaya tambahan

Kemudian, pemerintah juga nyiapin kebijakan buat motong biaya tambahan yang sering bikin MBR pusing pas beli rumah.

Salah satunya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kemudian bulan depan, dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, Bea Perolehan Tanah Bangunan bagi MBR. Yang tadinya bayar 5 persen kurang lebih, sekitar segitu ya. Dia bayarlah intinya, jadi gratis," pungkasnya. (alf/aNs)

Gen Z Takeaway

Pemerintah memperluas akses hunian layak dan terjangkau lewat KPP, BSPS, dan FLPP, sekaligus meringankan beban biaya masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran KPP naik menjadi Rp50 triliun dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, sementara target bedah rumah digenjot hingga 400 ribu unit per tahun. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung UMKM dan membuka akses pembiayaan yang lebih ramah bagi masyarakat.