Kapolri Apresiasi Sinergi Serikat Buruh dan Pengusaha Bahas RUU Cipta Kerja
astakom.com, Jakarta - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas langkah serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang telah duduk bersama untuk membahas RUU Cipta Kerja.
Menurutnya, membangun ruang dialog sejak dini merupakan mekanisme terbaik dalam menyelaraskan berbagai kepentingan antara pekerja dan dunia usaha.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Ia menghadiri acara Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/09/2026).
Agenda berisikan tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” ini dihadiri oleh sekitar 2.000 pekerja yang mewakili 1.200 perusahaan.
Komunikasi awal antar pemangku kepentingan
Kapolri menyambut baik pembahasan draf RUU Cipta Kerja yang diawali dengan komunikasi konstruktif antara serikat pekerja dan Apindo.
Langkah dialogis ini dinilai penting untuk terus dipertahankan mengingat dinamika isu ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.
Beliau menegaskan bahwa dinamika perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar.
Namun, penyelesaian isu hubungan industrial hendaknya senantiasa mengedepankan musyawarah tanpa mengesampingkan hak-hak buruh serta keberlangsungan usaha.
Kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan bisnis
Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi krusial di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global yang dinamis.
Dalam konteks ini, Kapolri mengingatkan agar pengusaha tidak memandang pekerja sekadar sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai mitra strategis, aset, dan bagian dari keluarga besar perusahaan.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Kondusivitas investasi tanpa mengabaikan hak pekerja
Selain komunikasi internal, keberlanjutan iklim investasi yang aman dan kondusif menjadi perhatian utama.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong percepatan hilirisasi guna memperluas penyerapan tenaga kerja.
Potensi besar Indonesia seperti kekayaan alam dan pasar domestik perlu ditopang oleh kepastian hukum serta stabilitas keamanan.
Terkait keamanan kawasan industri, Kapolri mengimbau pihak perusahaan untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk praktik premanisme maupun pungutan liar.
Jajaran Polri berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum demi menjamin kepastian berusaha. Kendati demikian, penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak boleh mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar pekerja sesuai regulasi yang berlaku.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Penguatan kemitraan menuju Indonesia maju
Melalui sinergi yang konsisten antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja, Kapolri optimistis Indonesia mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, beliau turut memberikan apresiasi kepada SMK Mitra Industri MM2100 sebagai wujud konkret kolaborasi sektor pendidikan dan industri.
Diharapkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga mampu mengisi jajaran kepemimpinan strategis di perusahaan.
“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Kapolri menilai dialog sejak awal antara serikat pekerja dan pengusaha jadi kunci untuk mencari titik temu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha perlu dijaga beriringan, termasuk memastikan hak buruh tetap terlindungi sambil menciptakan iklim investasi yang kondusif.
