Ini Cara BPS Hitung Angka Kemiskinan, Indikator dengan Bank Dunia Beda!

astakom.com, Jakarta - Bank Dunia mencatat bahwa masyarakat miskin sebanyak 64,2 persen untuk tahun 2026. Terkait angka itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa proporsi penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 berada di level 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.

BPS menyebutkan kalau perbedaan data itu harus disikapi dengan bijak, karena kedua angka itu dihitung pakai indikator yang berbeda dan peruntukannya berbeda. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, bilang kalau kalkulasi yang dirilis oleh Bank Dunia nggak pakai garis kemiskinan nasional Indonesia sebagai dasar perhitungannya.

“Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah USD8,30 per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," kata Nashrul dalam keterangan resminya dikutip astakom.com pada Jumat (04/09/2026).

Nilai yang ditetapkan berbeda

"Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas, dan digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antarnegara,” katanya.

Bank Dunia menetapkan patokan USD3,00 per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem, USD4,20 bagi kelompok negara berpendapatan menengah bawah, serta USD8,30 untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Sedangkan BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Nilai pengeluaran minimum dalam rupiah untuk memenuhi standar hidup mendasar itu dituangkan di Garis Kemiskinan yang mencakup komoditas makanan dan non-makanan.

Komponen makanan dan non makanan

Berdasarkan sumber yang dihimpun astakom.com, untuk komponen makanan, perhitungannya disandarkan pada kebutuhan energi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari yang disusun dari ragam komoditas konsumsi umum harian seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur-mayur.

Sementara itu, komponen non-makanan meliputi pemenuhan kebutuhan pokok atas tempat tinggal, akses pendidikan, layanan kesehatan, pakaian, dan fasilitas transportasi.

Penetapan garis kemiskinan ini bersumber dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret pengeluaran serta kebiasaan konsumsi riil masyarakat dan dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Rata-rata garis kemiskinan

Melalui metode ini, angka garis kemiskinan BPS mampu mencerminkan kondisi riil di lapangan, dengan penyajian data terperinci menurut wilayah provinsi hingga kabupaten/kota serta memisahkan area perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan metodologi pengukuran kebutuhan dasar per Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang, di mana patokan garis kemiskinan bervariasi di tiap daerah menyesuaikan tingkat harga lokal, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota keluarga miskin.

Diakumulasikan secara rata-rata nasional, garis kemiskinan per rumah tangga berada pada besaran Rp3.091.866 per bulan. (Shnty/RaM)

Gen Z Takeaway

BPS meluruskan, angka kemiskinan 64,2% versi Bank Dunia dan 8,07% versi BPS bukan berarti datanya bertentangan, tapi memang pakai standar pengukuran yang beda. Bank Dunia menggunakan patokan internasional USD8,30 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah atas, sementara BPS memakai kebutuhan dasar masyarakat lewat garis kemiskinan nasional. Jadi, 64,2% lebih cocok buat perbandingan antarnegara, sedangkan angka 8,07% atau 22,93 juta orang menggambarkan kondisi kemiskinan Indonesia berdasarkan harga dan pola konsumsi domestik.