Demi Maksimalkan Program, Deretan Lembaga Negara Ini Usulkan Tambahan Anggaran 2027
astakom.com, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI baru-baru ini menyetujui pagu anggaran buat kementerian dan lembaga (K/L) di RAPBN 2027.
Meski begitu, sejumlah kementerian dan lembaga justru minta tambahan anggaran dari pagu anggaran yang udah ditetapkan untuk tahun 2027.
Pengajuan kenaikan anggaran ini dilakukan karena pagu indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dinilai masih jauh di bawah usulan kebutuhan ideal masing-masing lembaga atau kementerian.
Spill K/Lembaga yang minta tambahan anggaran
Berdasarkan data yang dihimpun astakom.com, berikut adalah rincian daftar kementerian dan lembaga yang minta tambahan anggaran berdasarkan hasil rapat yang digelar tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2026.
1. Kemendikdasmen, pagu anggaran Rp61,10 triliun. Usulan tambahan Rp157,76 triliun.
2. Mahkamah Agung, pagu anggaran Rp19,34 triliun. Usulan tambahan Rp7,9 triliun.
3. Komisi Yudisial, pagu anggaran Rp201,09 miliar. Usulan tambahan Rp31,3 miliar.
4. Komisi Pemilihan Umum, pagu anggaran Rp4,68 triliun. Usulan tambahan Rp78,3 miliar.
5. Bawaslu, pagu anggaran Rp3,74 triliun. Usulan tambahan Rp772,74 miliar.
6. Mahkamah Konstitusi, pagu anggaran Rp360,8 miliar. Usulan tambahan Rp67 miliar.
Kejagung sampai BNN
7. Kejaksaan Agung, pagu anggaran Rp21,5 triliun. Usulan tambahan Rp22,1 triliun.
8. Kementerian Sekretariat Negara, pagu anggaran Rp2,6 triliun. Usulan tambahan Rp6,62 triliun
9. Polri, pagu anggaran Rp139,19 triliun. Usulan tambahan Rp66 triliun.
10. Kementerian Komunikasi dan Digital, pagu anggaran Rp11,5 triliun. Usulan tambahan Rp3,2 triliun.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi, pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp774,3 miliar.
12. Badan Narkotika Nasional, pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp5,05 triliun.
Komnas HAM sampai Basarnas
13. Komnas HAM, pagu anggaran Rp94,23 miliar. Usulan tambahan Rp99,3 miliar.
14. Komnas Perempuan, pagu anggaran Rp39,30 miliar. Usulan tambahan Rp14,9 miliar.
15. Kementerian Hukum, pagu anggaran Rp3,4 triliun. Usulan tambahan Rp837,18 miliar.
16. Kementerian Kehutanan, pagu anggaran Rp8,69 triliun. Usulan tambahan Rp4,68 triliun.
17. Basarnas, pagu anggaran Rp1,56 triliun. Usulan tambahan Rp2,16 triliun.
BMKG sampai Kementerian UMKM
18. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pagu anggaran Rp2,52 triliun. Kebutuhan anggaran Rp4,64 triliun, jadi terdapat backlog senilai Rp2,12 triliun.
19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2027 naik Rp 340,2 miliar menjadi Rp 10,58 triliun dari sebelumnya Rp 10,24 triliun.
20. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,49 triliun sehingga totalnya mencapai hampir Rp3 triliun.
21. Kementerian Perdagangan yang telah mengantongi pagu sebesar Rp1,56 triliun kembali mengajukan tambahan sebesar Rp1,86 triliun.
22. Kementerian Ekonomi Kreatif mendapat pagu awal yang tertahan di angka Rp2,01 triliun. Mereka mengusulkan tambahan Rp1,72 triliun.
23. Kementerian UMKM mendapat pagu indikatif Rp459,13 miliar dan meminta tambahan Rp1,52 triliun agar mencapai total Rp1,98 triliun. (Shnty/RaM)
Gen Z Takeaway
Pemerintah dan DPR memang sudah menetapkan pagu indikatif RAPBN 2027, tapi sejumlah kementerian/lembaga merasa anggarannya masih belum cukup buat menutup kebutuhan ideal. Alhasil, mereka ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran, dengan nominal yang cukup jumbo—bahkan ada yang minta tambahan lebih besar dari pagu awalnya, seperti Kemendikdasmen, Polri, Kejaksaan Agung, hingga BNN.
