Pemerintah All Out Padamkan Karhutla di Sejumlah Titik

astakom.com, Jakarta - Pemerintah terus melakukan sejumlah upaya untuk menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Yang terjadi di sejumlah wilayah. Sederet langkah disiapkan, mulai dari peerjunan personel hingga aturan pembukaan lahan yang diperketat.

Salah satunya, adalah Instruksi yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pengetatan pembukaan lahan.

Hal itu diungkap Mendagri Tito kepada waartawan di JCC, Jakarta pada Minggu (23/08/2026). Aturan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026. Tito menegaskan pelarangan membuka lahan dengan cara dibakar kepada seluruh kepala daerah.

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, yang intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota soal pembukaan lahan dengan membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa kecuali," tegas Tito.

Fokus utama dalam instruksi tersebut adalah pencegahan munculnya kembali titik pembakaran baru. Sedangkan, untuk wilayah yang sudah terbakar, pemerintah prioritaskan pemadaman dan lokalisasi api.

"Jadi strategi utamanya, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan dan dilokasilisasi dengan semua mobilitas kekuatan, termasuk dari (Kementerian) PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," lanjut Tito.

Arahan Presiden Prabowo

Instruksi tersebut wujud konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah peraturan daerah (Perda) yang masih memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk segera direvisi. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, aturan yang mengatur hal tersebut masih terdapat di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Namun, menurutnya, keberadaan aturan tersebut bukan berarti praktik pembakaran lahan diperbolehkan secara bebas.

"Memang ada dalam Perda di Kalbar maupun Kalteng yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti kemudian pembakaran lahan diperbolehkan," ujar Pras kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/08/2026).

Presiden pimpin rapat terbatas di lokasi karhutla

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah turun langsung ke lokasi Karhutla di Kalimantan, Sabtu (22/08/2026).

Presiden RI tiba di Posko Satgas Udara Lanud Supadio, Kalimantan Barat. Di sana, Kepala Negara memimpin rapat terbatas (Ratas) penanganan Karhutla.

Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen (Purn) Asrianus Bulo juga melaporkan kondisi terkini Karhutla.

Menurutnya, terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam 24 jam terakhir. Kemudian, ada 3.100 titik api dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik api dengan tingkat kepercayaan rendah.

Selanjutnya, Presiden Prabowo meninjau langsung lokasi usai rampung memimpin rapat terbatas. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Jalan A. Yani III, Desa Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya, kalimantan Barat.

Data BNPB

Data BNPB mencatat total luas karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai 72.798,73 hektare. Dengan posisi Kalimantan Barat menjadi provinsi paling luas lahan yang terbakar. Yakni, mencapai 16.249,24 hektare, kemudian ada Kalimantan Selatan 8.019,62 hektare.

Selanjutnya, ada Kalimantan Tengah dengan luas area terbakar mencapai 7.634,46 hektare, kemudian ada Sumatera Selatan dengan luas area terbakar sebesar 1.926,23 hektare dan Jambi sekitar 658,29 hektare. Pemerintah menerjunkan sebanyak 57.267 personel satgas darat untuk menangani karhutla di 6 provinsi tersebut.

Pemerintah perkuat koordinasi tangani karhutla

Pemerintah pusat membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk fokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah yang berbeda. Pembagian tugas tersebut mencakup sejumlah daerah di Kalimantan serta wilayah lain yang turut terdampak.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, langkah ini dilakukan agar penanganan karhutla di setiap wilayah dapat mendapat perhatian lebih optimal.

"Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," ujar Mensesneg yang akrab disapa Menteri Pras di JCC, Jakarta, Minggu (23/08/2026).

Menurut Menteri Pras, pembagian tugas tersebut bertujuan mempercepat koordinasi dalam penanganan karhutla. Pemerintah hingga kini belum memiliki rencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus, karena koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini dinilai sudah berjalan cukup baik. (RAM/aNs)

GenZ Takeaway

Pemerintah lagi all out banget nangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang udah meluas sampai puluhan ribu hektare di beberapa daerah, terutama Kalimantan dan Sumatera. Buat cegah titik api baru, Mendagri Tito Karnavian langsung ngeluarin Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 yang tegas banget melarang seluruh kepala daerah ngizinin pembukaan lahan dengan cara dibakar tanpa terkecuali.