Jelang Muktamar ke-35, Forum Ulama Nahdliyyin Tegaskan Penolakan Politik Uang dan Penguatan AHWA
astakom.com, Jakarta — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama di Jakarta pada Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema 'Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)'. Halaqah menjadi ruang bagi sejumlah ulama dan pengurus NU untuk membahas pentingnya menjaga kehormatan organisasi, khususnya dalam proses pemilihan melalui mekanisme AHWA menjelang muktamar.
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan, forum tersebut digelar untuk menyatukan komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah bersama para pengasuh pesantren. Muktamar ke-35 harus mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta sikap tegas terhadap praktik risywah atau politik uang.
“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima (5) poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi “tembak di tempat” dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” ujar Kiai Mujib kepada wartawan, kemarin (23/8/2026)
Evaluasi terhadap proses islah
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif menyoroti proses islah yang sebelumnya berlangsung antara Rais Aam KH Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Menurut Samsul, islah tersebut belum menyelesaikan persoalan secara substansial dan hanya berlangsung secara formalitas di permukaan.
“Islah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada islah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” jelasnya
Kritik dan perspektif lain disampaikan oleh KH Adnan Anwar. Ia menilai bahwa calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU mendatang perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap perkembangan geopolitik global.
“Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ucapnya.
Prioritaskan kualitas keilmuan
Di sisi lain, Penasehat LBM PWNU DKI Jakarta KH Mukti Ali Qusyairi menekankan pentingnya mengedepankan kualitas keilmuan dalam menentukan anggota AHWA.
Apabila terdapat sosok yang dinilai paling alim dan memiliki rekam jejak pendidikan yang baik, pertimbangan tersebut semestinya menjadi prioritas utama.
“Dalam kriteria AHWA, jika ada yang paling alim, maka didahulukan yang paling alim, yang paling tertib pendidikannya. Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” jelasnya.
Komitmen tolak politik uang
Seruan tegas untuk menolak politik uang juga disampaikan oleh KH Abdul Manan Ghoni, tokoh NU sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia meminta seluruh pengurus PWNU dan PCNU tidak memberikan ruang bagi praktik suap dalam proses AHWA.
“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali. Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin,” tegasnya.
Menjelang Muktamar ke-35, FUN menyerukan agar seluruh elemen NU mulai dari para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, hingga warga Nahdliyin, berani menjaga marwah organisasi dengan menolak segala bentuk komersialisasi suara.
Forum tersebut mendorong para muktamirin untuk kembali mengingat tujuan dasar berorganisasi melalui semangat Tajdidun Niyat atau memperbarui niat. Ber-NU diharapkan tetap ditempatkan sebagai bentuk khidmah dan pengabdian, bukan sarana memperoleh keuntungan finansial jangka pendek.
FUN juga menyerukan penolakan terhadap praktik 'Serangan Fajar' maupun 'Tembak di Tempat'. Para pemilik hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU didorong untuk menjaga integritas serta kehormatan organisasi agar Muktamar ke-35 menjadi momentum untuk mengembalikan muktamar sebagai forum yang bermartabat. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Menjelang Muktamar ke-35, FUN mendorong NU menjaga marwah organisasi dengan memperkuat mekanisme AHWA, mengutamakan kualitas keilmuan, serta tegas menolak politik uang. Muktamar diharapkan kembali pada spirit khidmah, integritas, dan keteladanan, bukan menjadi ruang transaksi suara atau kepentingan jangka pendek. Semangat memperbarui niat juga dinilai penting agar keputusan yang lahir benar-benar mengutamakan masa depan dan kemaslahatan NU.
