RAPBN 2027 Efisiensi, Ini 10 K/L yang Dapat Anggaran Paling Kecil
astakom.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan perancangan alokasi belanja untuk kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027.
Dalam rancangan itu disebutkan sejumlah instansi dengan besaran anggaran yang telah diajukan. Overall untuk pos anggaran 2027, kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran.
Meskipun sebagian besar melakukan efisiensi, ada sebagian kementerian dan lembaga yang mematok pos anggaran untuk 2027 naik.
10 K/L dengan anggaran RAPBN terkecil
Kali ini, astakom.com merangkum kementerian dan lembaga yang mematok pos anggaran untuk tahun 2027 dengan angka yang relatif kecil dibandingkan dengan kementerian dan lembaga yang lain.
Berikut adalah 10 kementerian dan lembaga dengan pos anggaran terkecil dalam RAPBN 2027.
1. BPKBPB Sabang
Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKBPB) merupakan instansi yang punya pos anggaran paling kecil. Anggarannya tercatat berada di angka Rp26,3 miliar atau terpaut jauh dengan lembaga yang ada di urutan setelahnya.
2. Komnas HAM
Komnas HAM menjadi urutan kedua dengan alokasi anggaran terkecil yaitu Rp133,5 miliar di RAPBN 2027.
Anggaran itu mengalami efisiensi atau turun dibandingkan alokasi anggaran yang diterima Komnas HAM di APBN tahun 2026 yaitu Rp161,6 miliar. Dari angka itu tercatat selisih anggaran di APBN 2026 dengan RAPBN 2027 sebesar Rp28,1 miliar.
3. Bapeten
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) ada di urutan ketiga dalam daftar kementerian dan lembaga dengan anggaran terkecil. Pasalnya di RAPBN 2027, Bapeten mengalokasikan anggaran sebesar Rp146 miliar.
4. KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berada di urutan keempat dengan pos anggaran di RAPBN 2027 sebesar Rp148,3 miliar.
5. Bapanas
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menempati posisi kelima dengan alokasi anggaran RAPBN 2027 sebesar Rp161,9 miliar.
6. Komisi Yudisial
Posisi selanjutnya, ditempati oleh Komisi Yudisial (KY) dengan anggaran RAPBN 2027 sebesar Rp201,1 miliar.
7. Lemhannas
Anggaran untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menempati posisi ketujuh dengan alokasi anggaran RAPBN 2027 sebesar Rp203,9 miliar.
8. Kementerian PPPA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berada di urutan kedelapan dengan alokasi RAPBN 2027 sebesar Rp207,3 miliar.
9. Kemenko PMK
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menempati posisi kesembilan, dengan alokasi anggaran di RAPBN 2027 sebesar Rp213,0 miliar.
10. BNPP
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menempati posisi kesepuluh sekaligus menjadi instansi dengan anggaran terbesar dalam daftar 10 kementerian dan lembaga beranggaran terkecil. BNPP dapat alokasi anggaran di RAPBN 2027 sebesar Rp 213,9 miliar. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
RAPBN 2027 ternyata nggak cuma soal anggaran jumbo. Ada juga kementerian dan lembaga yang posisinya relatif kecil, dengan BPKBPB Sabang jadi yang paling rendah cuma Rp26,3 miliar, disusul Komnas HAM Rp133,5 miliar dan Bapeten Rp146 miliar. Secara umum, mayoritas K/L melakukan efisiensi, meski ada beberapa yang justru mendapat kenaikan anggaran. Totalnya, 10 K/L dengan anggaran terkecil berada di kisaran Rp26,3 miliar sampai Rp213,9 miliar.
