Presiden Prabowo Ungkap Legislatif Telah Sahkan 13 RUU hingga Himpun 10.883 Aspirasi Masyarakat
astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tinggi kinerja lembaga legislatif dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD dan DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Capaian ini mencakup pengundangan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) hasil kolaborasi DPR dan pemerintah, hingga 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi yang diserap oleh DPD RI.
"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang sampai bulan Juli 2026," ungkap Presiden RI.
Kolaborasi membangun negara
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa membangun negara tidak bisa sendirian.
Menurutnya, kemajuan bangsa adalah hasil teamwork antara seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, hingga keterlibatan aktif seluruh masyarakat.
Presiden Prabowo juga menilai MPR RI sukses menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan.
Lembaga ini dinilai konsisten mengedukasi masyarakat terkait literasi konstitusi sekaligus menjaga fondasi negara, mulai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, hingga Bhinneka Tunggal Ika agar tetap relate dan kokoh.
"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita," katanya.
13 RUU resmi disahkan
Sementara itu, kolaborasi DPR dan pemerintah terbukti bukan sekadar gimmick. Hingga Juli 2026, sebanyak 13 RUU resmi disahkan menjadi undang-undang sebagai bukti kerja nyata legislasi.
Salah satu produk hukum yang paling menyita perhatian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Presiden Prabowo menyebut UU ini sebagai bukti validasi bahwa setiap pekerjaan itu punya martabat dan seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang layak.
Kinerja DPD
Di sisi lain, DPD juga menunjukkan aksi nyata dengan menyerap 10.883 aspirasi warga dari 38 provinsi.
Seluruh masukan tersebut dihimpun melalui dialog bersama Bappenas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
"DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insyaallah akan selesai," tutur Presiden Prabowo.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI kali ini dihadiri oleh 629 anggota MPR RI dari total 732 anggota, yang terdiri atas wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI.
Pidato kenegaraan ini sendiri merupakan agenda main event dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pidato Prabowo menegaskan bahwa kerja legislatif bukan sekadar formalitas, tapi harus terasa dampaknya bagi publik. Pengesahan 13 UU, penyerapan 10.883 aspirasi dari 38 provinsi, hingga perlindungan pekerja rumah tangga menunjukkan kolaborasi DPR, DPD, pemerintah, dan masyarakat perlu terus dikawal agar demokrasi benar-benar menghasilkan kebijakan yang relevan.
