Komdigi Ubah Strategi Pemerataan Internet, Wamen Nezar Sebut BTS Tak Lagi Jadi Tumpuan
astakom.com, Techno – Strategi pemerataan akses internet di Indonesia mulai memasuki babak baru. Pemerintah kini menggeser pendekatan pembangunan konektivitas nasional dengan tidak lagi menjadikan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) sebagai satu-satunya solusi untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani jaringan.
Sebagai gantinya, pengembangan infrastruktur digital akan mengombinasikan berbagai teknologi, mulai dari fiber optik, satelit, hingga sistem telekomunikasi lain yang disesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan kebutuhan masing-masing daerah. Pendekatan ini diharapkan membuat perluasan akses internet lebih efektif, terutama di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transformasi digital nasional melalui pemanfaatan berbagai infrastruktur konektivitas yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk jaringan serat optik, BTS, serta Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) untuk memperluas layanan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Strategi disesuaikan kondisi wilayah
Melansir keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, perubahan pendekatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (04/08/2026) dari keterangan resmi Komdigi.
Menurut Nezar, pembangunan konektivitas ke depan akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan sehingga setiap daerah dapat menggunakan teknologi yang paling sesuai.
"Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain," ujar Wamen Nezar Patria.
Ia menjelaskan setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penerapan teknologi tidak dapat disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan menentukan pilihan infrastruktur berdasarkan kondisi geografis maupun tantangan teknis di masing-masing daerah agar pemerataan internet berjalan lebih efisien.
Kalimantan timur hampir terkoneksi penuh
Dalam kesempatan tersebut, Nezar mengungkapkan Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan capaian konektivitas yang relatif tinggi. Sebagian besar desa telah memperoleh akses internet, meski masih terdapat sejumlah titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
"Provinsi Kalimantan Timur salah satu yang terbaik dalam soal konektivitas 95,5 persen. Dari 841 desa itu yang sudah terkover 803," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah masih mencatat terdapat 269 titik blankspot yang menjadi prioritas penanganan berikutnya. Penyelesaian wilayah tanpa sinyal tersebut akan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI Komdigi, dan operator telekomunikasi agar pembangunan jaringan dapat berlangsung lebih cepat.
Menurut Nezar, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pemerataan akses digital sehingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan internet.
"Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat," tegasnya.
Fiber, VSAT hingga satelit
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan pendekatan serupa dengan memanfaatkan kombinasi berbagai teknologi sesuai kebutuhan di lapangan. Skema tersebut dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan satu jenis infrastruktur jaringan.
"Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa," ujar Ririn Sari Dewi.
Ririn menambahkan percepatan pemerataan konektivitas membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, baik melalui sinkronisasi data, penguatan kebijakan, maupun kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
"Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet," pungkasnya.
Pendekatan berbasis kombinasi teknologi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperluas akses digital secara lebih adaptif. Dengan memanfaatkan berbagai pilihan infrastruktur sesuai karakteristik wilayah, pemerataan internet diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mempercepat transformasi digital hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Internet cepat ternyata bukan lagi soal membangun BTS sebanyak mungkin. Ke depan, pemerintah bakal memakai "jurus hybrid" dengan menggabungkan fiber optik, satelit, VSAT, dan teknologi lainnya supaya daerah yang sulit dijangkau tetap bisa terkoneksi. Pendekatannya lebih fleksibel, sehingga peluang menutup blankspot di berbagai wilayah pun semakin besar.
