Spill Strategi Pemerintah Dorong Transformasi Digital di Layanan Publik

astakom, Techno - Transformasi digital di pemerintahan terus dikembangkan untuk membuat layanan publik lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan data, keamanan sistem, hingga kesiapan sumber daya manusia.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menjadi salah satu instansi yang mendorong penguatan sistem digital di lingkungan pemerintahan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas Mamur Saputra memaparkan lima strategi tersebut saat membuka Digital Transformation Summit 2026 dengan tema “Sinergi Industri Telekomunikasi Mendorong Digitalisasi dan Kemajuan Ekonomi” di Jakarta, pada Senin (21/09/2026).

Perkuat koordinasi digital

Strategi pertama adalah memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga yang berada dalam lingkup Kemenko Kumham Imipas.

Langkah ini diperlukan agar berbagai inovasi digital dapat saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk pelayanan publik.

"Dalam konteks transformasi digital koordinasi menjadi kunci agar berbagi inovasi dapat terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih luas," kata Mamur.

Sistem dan data terintegrasi

Strategi kedua berfokus pada percepatan integrasi sistem dan data dengan tetap memperhatikan akurasi serta keamanan.

Salah satu contohnya adalah layanan M-Paspor yang digunakan dalam proses pembuatan paspor. Melalui layanan tersebut, sejumlah data dapat disiapkan secara digital sebelum masyarakat datang untuk menjalani tahapan berikutnya.

Digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan database warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Sistem tersebut membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai ketersediaan ruang binaan dan mendukung pengaturan jadwal kunjungan.

Regulasi ikut beradaptasi

Perkembangan teknologi juga perlu diikuti dengan aturan yang sesuai. Karena itu, strategi ketiga adalah menyiapkan regulasi yang dapat mengikuti penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan.

"Pertumbuhan teknologi digital membutuhkan dukungan regulasi atau aturan-aturan hukum dalam memberikan pelayanan publik yang modern. Jadi walau ada teknologi tetap harus ada regulasi yang beriringan," kata Mamur.

Siapkan talenta digital

Strategi keempat berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Kemenko Kumham Imipas mendorong peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan ASN agar lebih siap menghadapi perubahan layanan berbasis teknologi.

Selain meningkatkan literasi digital, Kemenko Kumham Imipas juga memperbanyak penyerapan talenta digital untuk mendukung pengembangan inovasi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Perkuat keamanan siber

Strategi kelima adalah memperkuat kolaborasi dengan lembaga maupun industri yang berkaitan dengan transformasi digital.

Salah satu kerja sama yang disebut Mamur akan diumumkan dalam waktu dekat adalah kemitraan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keamanan siber pada sistem milik Kemenko Kumham Imipas.

"Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan layanan digital yang aman, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," sambung Mamur. (deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Jadi, transformasi digital pemerintah bukan cuma soal bikin aplikasi. Sistem dan data juga perlu saling terhubung, keamanan siber diperkuat, aturan mengikuti perkembangan teknologi, dan SDM disiapkan. Harapannya, teknologi yang dipakai pemerintah benar-benar bikin urusan layanan publik lebih praktis dan nggak ribet.