Menteri Haji Lantik 6 Pejabat: Tegaskan Integritas
astakom.com, Jakarta – Langkah cepat demi meningkatkan performa dan pelayanan ibadah haji terus dipacu. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, resmi melantik enam pejabat baru di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah pada Senin (03/08/2026) di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta.
Langkah bongkar pasang posisi ini mencakup tiga Pejabat Tinggi Pratama dan tiga Pejabat Pengawas. Amunisi baru ini dihadirkan sebagai strategi penguatan kapasitas organisasi serta demi mendongkrak kualitas pelayanan Haji dan Umrah agar makin smooth dan profesional.
Rotasi strategis pelayanan optimal
Untuk level Pejabat Tinggi Pratama, ada tiga nama yang resmi menduduki posisi strategis sebagai Kepala Kantor Regional.
Mahmudi sebagai Kepala Kantor Regional Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, M. Zaber Wahid sebagai Kepala Kantor Regional Provinsi Maluku Utara, Wahyudin Ukoli sebagai Kepala Kantor Regional Provinsi Sulawesi Utara.
Daftar pejabat baru yang dilantik
Sementara di jajaran Pejabat Pengawas, tiga nama berikut siap mengeksekusi operasional di tingkat subdivisi.
Mohammad Ali Sadikin sebagai Kepala Subdivisi Administrasi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Chairobby sebagai Kepala Subdivisi Administrasi Pusat Kesehatan Haji, Ahmad Rifai sebagai Kepala Subdivisi Administrasi Direktorat Pengembangan Haji dan Umrah Khusus.
Jabatan bukan hadiah, tapi amanah
Dalam amanatnya, Menteri Irfan menegaskan bahwa posisi baru ini bukanlah sebuah "hadiah" yang bisa dirayakan tanpa beban, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh.
"Jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, negara, dan rakyat," tuturnya dikutip oleh astakom pada Selasa, (4/8/2026).
Mengingat agenda ibadah haji terus berjalan dan makin dekat, Menteri Irfan mendesak para pejabat yang baru dilantik untuk langsung gaspol dan beradaptasi tanpa buang-buang waktu.
"Pekerjaan terkait ibadah haji sudah berjalan. Mereka yang dilantik hari ini harus segera berintegrasi dan melanjutkan pekerjaan yang sedang berlangsung," ucapnya.
Instruksi Presiden: zero tolerance korupsi
Guna menjaga integritas lembaga yang baru dibentuk ini, Menteri Irfan juga menyampaikan pesan tajam terkait arahan Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya memastikan zero tolerance terhadap segala tindakan penyelewengan, terutama korupsi.
"Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, terutama korupsi. Laksanakan tugas Anda secara profesional, transparan, dan dengan integritas," jelasnya.
Dengan hadirnya pejabat baru ini, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan makin solid dalam menerapkan tata kelola yang bersih (clean governance) sekaligus memberikan pelayanan kelas tinggi bagi seluruh jamaah haji dan umrah Indonesia. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Intinya, kementerian baru ini lagi full-speed benahin internal biar pelayanan haji kita makin top tier dan gak pake ribet. Menteri Haji juga ngasih reminder keras ke 6 pejabat baru kalau jabatan itu bukan buat gaya-gayaan atau "hadiah", tapi pure tanggung jawab besar plus zero tolerance buat yang nekat korupsi.
