KPK Spill 7 Lokasi yang Digeledah pada 30 Juli-1 Agustus Terkait Kasus Bupati Pemalang
astakom.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi spill hasil penggeledahan di tujuh lokasi berbeda sejak 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Langkah tegas ini diambil tim penyidik buat ngusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.
"Sejak 30 Juli-1 Agustus 2026, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk melengkapi alat bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (03/08/2026).
Lokasi yang digeledah
Budi nge-breakdown lokasi-lokasi yang disambangi penyidik. Daftar spot yang digeledah mulai dari satu unit apartemen di Jakarta, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemalang, Kantor Bupati Pemalang, dua unit rumah di Pemalang, satu unit rumah di Kendal, dan satu unit rumah di Purworejo.
“Lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu rumah para tersangka, kantor atau dinas yang terkait dengan pekerjaan tersangka dan terkait dengan perkara dimaksud, yang berlokasi di wilayah Jakarta, Pemalang, Kendal dan Purworejo,” terang Budi.
Barang bukti yang diamankan
Dari aksi penggeledahan di tujuh tempat tersebut, KPK sukses mengamankan deretan aset bernilai fantastis dan barang bukti krusial.
Tim penyidik menyita empat motor, satu mobil, uang tunai Rupiah dan valas, sejumlah buku tabungan, sertifikat tanah/bangunan, bukti kepemilikan kendaraan, dokumen penting, barang bukti elektronik, hingga emas dan logam mulia.
"Penyidik selanjutnya akan menelaah semua barang yang disita untuk mendukung penanganan perkara dimaksud," tutur Budi Prasetyo. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Penggeledahan di tujuh lokasi menunjukkan penyidikan kasus dugaan pemerasan di Pemalang terus bergerak buat menguatkan alat bukti, bukan sekadar jadi sorotan sesaat. Penyitaan aset, dokumen, hingga barang bukti elektronik menegaskan bahwa proses hukum kini berfokus menelusuri dugaan aliran aset dan memperkuat pembuktian, sehingga penanganan perkara diharapkan berjalan transparan dan akuntabel.
