Realisasi KUR Perumahan Tembus Rp21,8 T, Menteri Ara: Baru Mulai, Belum Satu Tahun!

Pewarta: Shintya
Editor: Anri Syaiful
Jumat, 31 Juli 2026 | 08:08 WIB
Realisasi KUR Perumahan Tembus Rp21,8 T, Menteri Ara: Baru Mulai, Belum Satu Tahun!
Realisasi KUR Perumahan Tembus Rp21,8 T, Menteri Ara: Baru Mulai, Belum Satu Tahun! [Tim Media Presiden]

astakom.com, Jakarta - Realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang akrab disebut KUR Perumahan terpantau makin gacor. Sampai per 29 Juli 2026, angka penyalurannya sudah menembus Rp21,8 triliun. 

Program yang pro rakyat ini rilis akhir 2025 lalu, dan emang sengaja ditargetkan buat segmen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam ekosistem sektor perumahan mulai dari yang ngebangun rumah baru sampai yang urusan renovasi hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ikutan bangga sama pencapaian yang progresif ini. Pasalnya, antusiasme masyarakat bener-bener di luar prediksi.

"Ada 98.958 debitur yang menikmati KUR Perumahan, yang belum satu tahun umurnya. Kita baru mulai September atau Oktober, jadi belum satu tahun," kata Maruar saat menghadiri acara Akad Masal Rumah Subsidi FLPP dan KPP di Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Himbara penyokong utama

Soal siapa yang paling banyak menyalurkan kredit ini, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) fik jadi pemeran utama alias yang mendominasi penyaluran kredit rumah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI jadi yang paling tinggi atau puncak dengan guyuran dana sebesar Rp10,94 triliun. Menyusul di belakangnya ada BTN sebesar Rp4,39 triliun, BNI Rp2,24 triliun, Mandiri Rp1,43 triliun, dan BSI sebesar Rp1,15 triliun.

Nggak mau kalah, kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga ikutan sat set berkontribusi menyalurkan kredit. Bank Jateng memimpin grup BPD dengan kucuran dana Rp619,51 miliar, posisi kedua ditempati sama Bank Jabar Banten sebesar Rp270,01 miliar. Lalu ada Bank DKI senilai Rp147,74 miliar, Bank Jatim Rp89,97 miliar, dan Bank NTB Syariah sebesar Rp58,09 miliar.

Bahkan, bank swasta juga ikutan support. Nobu Bank tercatat jadi yang paling royal di kelasnya dengan penyaluran Rp381,80 miliar, sementara Bank Artha Graha Internasional mencapai Rp13,5 miliar.

Peta wilayah realisasi, Jawa Barat paling besar

Kalau ngomongin peta wilayah, perputaran duit paling kencang ada di Jawa Barat. Provinsi ini sukses jadi jawara dengan realisasi penyaluran sebesar Rp4,96 triliun yang diserap oleh 28.275 debitur. Spill posisi berikutnya, yaitu Jawa Timur, sukses mengamankan Rp3,65 triliun untuk 20.156 debitur.

Disusul oleh wilayah Jawa Tengah sebesar Rp3,44 triliun bagi 16.583 debitur. Sementara itu, Sumatera Utara menyalurkan Rp991 miliar kepada 3.195 debitur, dan Bali mengantongi Rp809 miliar dengan 2.072 debitur.

Secara keseluruhan, total ada 98.958 debitur yang ikutan ngerasain program ini. Menariknya, sektor demand (permintaan) mendominasi banget dengan total 96.196 debitur dan anggaran pembiayaan Rp14,878 triliun, isinya meliputi sektor real estate, konstruksi, serta perdagangan dan eceran.

Sedangkan sektor supply (pasokan) mencakup 2.762 debitur dengan total dana Rp6,940 triliun, yang di dalamnya ada toko bahan bangunan, pengembang, hingga kontraktor.

Plafon naik jadi Rp50 T

Melihat dampak dan antusiasme yang tinggi, pemerintah langsung upgrade plafon Kredit Program Perumahan (KPP) tahun 2026 ini dari yang awalnya cuma Rp36 triliun, sekarang meroket jadi Rp50 triliun. Langkah ini diambil biar akses pembiayaan buat para pelaku usaha yang support pembangunan dan renovasi rumah makin terbuka lebar.

Maruarar berharap dengan naiknya plafon KPP ini, roda ekonomi di sektor perumahan bisa berputar lebih cepat. Plus, bisa ngasih kesempatan emas buat UMKM yang jadi rantai pasok industri properti biar makin berkembang.

"Jadi program ini sangat menggerakkan ekonomi, dan untuk 5 provinsi paling tinggi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali," katanya. (Shnty/aNs)

Gen Z Takeaway

KUR Perumahan lagi gacor banget. Baru jalan belum setahun, penyalurannya udah tembus Rp21,8 triliun ke hampir 99 ribu debitur. Karena demand-nya tinggi, pemerintah langsung upgrade plafon 2026 jadi Rp50 triliun biar makin banyak UMKM sektor perumahan bisa level up.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prabownomics KPR Sejahtera FLPP KPR Menteri PKP Maruarar Sirait Presiden Prabowo Akad KPR massal

Infografis

Terkini