Wamen Haji: Stop Komersialisasi Jemaah, ASN Wajib Jaga Integritas
astakom.com, Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri menyusul kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Meski mengapresiasi berbagai pujian yang datang, Dahnil menegaskan kalau seluruh jajaran kementerian harus terus berbenah demi menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Organisasi Haji 1447 H/2026 M serta Kementerian Haji dan Umrah, yang berlangsung di Lapangan Makodau I, Jakarta, pada Minggu silam, 6 Juli 2026.
Jangan cepat puas
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh Kepala Kantor Regional, Kepala Kantor Kementerian tingkat Kabupaten/Kota, jajaran pengelola asrama haji, hingga staf lapangan. Menurutnya, mereka merupakan ujung tombak yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
"Terima kasih kepada seluruh Kepala Kantor Regional, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota, dan Kepala Asrama Haji. Anda semua adalah ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan Haji 2026. Kami telah menerima banyak apresiasi. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Haji dan Umrah, cukup sudah pujian dan penghargaan. Sekarang saatnya bagi kita untuk terus melakukan koreksi diri dan meningkatkan diri tanpa henti. Fokus kita harus selalu bekerja sepenuh hati untuk para jamaah haji Indonesia," jelasnya dikutip oleh astakom pada Rabu (08/07/2026).
Tiga amanah utama
Dalam arahannya, Wakil Menteri mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kementerian memikul tiga amanah utama yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ketiganya meliputi amanah kepada Allah SWT, amanah dari para jamaah haji serta seluruh rakyat Indonesia, dan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia.
"Kita harus memenuhi ketiga amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan dan layanan yang kita laksanakan harus berorientasi pada kepentingan para jamaah haji dan kesejahteraan bangsa," ucapnya.
Target Tri Sukses
Lebih lanjut, Wakil Menteri kembali mengingatkan pentingnya target 'Tri Sukses Haji' yang menjadi arah baru tata kelola manajemen haji nasional. Pilar pertama dari target tersebut adalah sukses ritual, yang berfokus pada kepastian agar setiap jamaah mampu menunaikan seluruh tahapan ibadah dengan aman, nyaman, sekaligus khidmat dari awal hingga akhir perjalanan.
Selanjutnya, pilar kedua berfokus pada kesuksesan ekosistem ekonomi haji. Wakil Menteri menekankan pentingnya mengoptimalkan nilai ekonomi yang substansial dari perhelatan tahunan ini agar mampu memberikan dampak sekaligus manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Poin ketiga menekankan pada kesuksesan peradaban dan tata krama. Menurut Wakil Menteri, momentum ibadah haji harus menjadi batu pijakan untuk melahirkan generasi baru yang berintegritas bagi Indonesia, layaknya keteladanan yang pernah diwariskan oleh para tokoh besar nasional seperti HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, hingga Hasyim Asy'ari.
Di sisi lain, Wakil Menteri mengingatkan kalau roda transformasi di tubuh kementerian wajib berlandaskan pada integritas. Dengan tegas ia menyatakan kalau segala bentuk manipulasi, upaya mencari keuntungan sepihak, maupun penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh menodai pelaksanaan haji.
"Jika ada kementerian yang harus benar-benar bersih dari manipulasi dan praktik mencari keuntungan, itu adalah Kementerian Haji dan Umrah. Impian terbesar mayoritas Muslim Indonesia adalah dapat melaksanakan ibadah haji. Jika amanah itu dikhianati, maka yang dikhianati bukan hanya rakyat, tetapi juga amanah Allah dan diri kita sendiri," tuturnya.
Stop komersialisasi jemaah
Oleh karena itu, Wakil Menteri mengajak semua sektor di kementerian untuk membangun komitmen kolektif. Tujuannya adalah menghentikan total berbagai kebiasaan buruk yang selama ini menjadikan para jamaah haji dan umrah sebagai objek eksploitasi ekonomi.
"Jangan pernah menjadikan jamaah haji dan umrah sebagai komoditas. Mereka bukanlah objek yang diperdagangkan atau dieksploitasi. Mereka adalah subjek perubahan, subjek transformasi peradaban dan tata krama. Era Kementerian ini adalah era yang mengakhiri praktik komodifikasi jamaah," ujarnya.
Wakil Menteri mengingatkan kalau ada lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang saat ini berada dalam daftar tunggu haji. Angka tersebut, tegasnya, bukan sekadar statistik, melainkan sebuah amanah besar negara yang harus dijawab dengan pelayanan yang adil, profesional, sekaligus menjaga martabat para jamaah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri turut menyampaikan amanat Presiden RI Prabowo Subianto terkait wajah Islam Indonesia di mata internasional. Presiden menekankan pentingnya merepresentasikan komunitas Muslim yang tertib, progresif, dan berbudaya luhur. Untuk itu, seluruh jajaran ASN kementerian dituntut menjadi representasi diplomat nasional yang mampu menjaga dan mengharumkan nama baik Indonesia di luar negeri sepanjang musim haji.
"Presiden ingin menyampaikan kepada dunia bahwa tolok ukur wajah Islam yang damai, disiplin, dan progresif berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, kalian semua harus menjadi diplomat nasional yang membawa kebaikan bagi umat melalui pelayanan haji berkualitas tinggi," tutupnya.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Menteri menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Ia mengapresiasi tinggi dedikasi, kerja keras, serta pengabdian tanpa pamrih yang telah mereka berikan demi menyukseskan pelaksanaan ibadah haji 2026. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Ibadah haji itu murni spiritual, bukan lahan cuan sepihak! Wamen Haji sikat habis oknum yang hobi jadiin jemaah sebagai objek komersialisasi. Intinya, ASN zaman sekarang wajib punya integrity tinggi dan serve jemaah secara tulus, biar reputasi Muslim Indonesia di mata dunia tetap top notch dan progresif.
