Biar Desa Makin Sehat, Kemenkes dan Kemendes Perkuat Kolaborasi hingga Pelosok
astakom.com, Jakarta - Mewujudkan masyarakat yang sehat ternyata tidak cukup hanya mengandalkan rumah sakit atau Puskesmas. Pemerintah kini semakin menyoroti peran desa sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan warga, mulai dari pencegahan penyakit, perbaikan gizi, hingga penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas.
Melansir dari keterangan resmi Kementerian Kesehatan RI pada Selasa (07/07/2026), Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperbarui kerja sama untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Senin (06/07/2026).
Kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa pembangunan kesehatan tidak lagi dipandang sebagai urusan sektor kesehatan semata. Pemerintah ingin memastikan berbagai program kesehatan bisa bergerak lebih dekat ke masyarakat, terutama di desa, daerah tertinggal, dan wilayah terpencil yang masih membutuhkan dukungan layanan kesehatan yang lebih merata.
Desa dinilai punya peran besar dalam menjaga kesehatan warga
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menilai kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga layanan kesehatan harus benar-benar hadir hingga tingkat desa dan dusun.
“Kesehatan selalu menjadi prioritas masyarakat. Karena itu, negara harus memastikan layanan kesehatan hadir sampai ke desa dan dusun. Upaya menjaga masyarakat tetap sehat tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi harus dimulai dari pencegahan dan perubahan perilaku hidup sehat,” ujar Menkes Budi.
Menurutnya, pemerintah selama ini telah membangun jaringan layanan kesehatan primer yang cukup luas, mulai dari ribuan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa dan kelurahan, hingga Posyandu yang didukung jutaan kader kesehatan di berbagai daerah.
Jaringan tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, terutama dalam mendorong masyarakat lebih aktif menjaga kesehatannya sebelum jatuh sakit.
Fokus pada cek kesehatan gratis, stunting, hingga TBC
Salah satu alasan utama kerja sama ini diperkuat adalah karena pemerintah desa dianggap memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah desa, berbagai program kesehatan diharapkan bisa menjangkau warga lebih luas dan berjalan lebih efektif.
“Kolaborasi dengan Kemendes PDT menjadi sangat penting karena pemerintah desa memiliki peran besar dalam menggerakkan masyarakat, termasuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis, dan penguatan Posyandu,” tambahnya.
Program-program tersebut menjadi fokus karena masih berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat di banyak daerah. Pemerintah berharap keterlibatan desa dapat mempercepat perubahan perilaku sehat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam program kesehatan.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa pembangunan desa tidak bisa dipisahkan dari kondisi kesehatan masyarakatnya.
“Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan kondisi yang sangat beragam. Masih ada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan afirmasi, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan dasar. Karena itu, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi sangat strategis,” ujar Yandri.
Ia juga menyebut dana desa selama ini terus diarahkan untuk mendukung program kesehatan, khususnya percepatan penanganan stunting.
“Setiap tahun dana desa dialokasikan untuk penanganan stunting. Ke depan, kami ingin memastikan penggunaannya semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat desa,” katanya.
Kerja sama 5 tahun untuk perkuat layanan kesehatan desa
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pembangunan kesehatan membutuhkan kerja sama lintas sektor karena desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri. Desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat melalui Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (UPKD/K) Posyandu, kader kesehatan, dan pemerintah desa. Melalui nota kesepahaman ini, kami ingin memperkuat sinergi pembangunan kesehatan berbasis desa secara lebih terintegrasi,” ujar Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
Lewat kerja sama ini, kedua kementerian akan memperkuat berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan data kesehatan dan data desa, penguatan layanan kesehatan tingkat desa, pengembangan Posyandu berbasis data, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, pemberdayaan warga untuk membudayakan hidup sehat, perbaikan gizi, hingga penanggulangan penyakit.
Kemenkes dan Kemendes PDT juga berkomitmen melanjutkan sinergi tersebut selama lima tahun ke depan agar masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan wilayah terpencil bisa memperoleh layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Intinya, pemerintah ingin layanan kesehatan tidak berhenti di kota saja. Desa diposisikan sebagai pusat gerakan hidup sehat, tempat warga bisa lebih mudah mengakses informasi, layanan, dan program kesehatan. Kalau kolaborasi ini berjalan konsisten, program seperti Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, hingga penguatan Posyandu berpotensi memberi dampak yang lebih nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
