KSAD: TNI Hadir Jadi Problem Solver buat Proyek yang Sulit Terjangkau Kementerian
astakom.com, Jakarta — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa keterlibatan institusinya dalam berbagai proyek negara murni karena panggilan darurat, bukan karena ingin ikut campur alias fomo mengambil alih porsi kerja kementerian.
Langkah ini diambil sebagai solusi taktis ketika kementerian terkait menghadapi jalan buntu akibat keterbatasan jangkauan di lapangan.
Prioritas utama korps baret hijau ini difokuskan penuh untuk menyokong pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Bukan proyek itu diambil duluan baru kita milih, enggak, yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," ungkap Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (10/06/2026).
TNI sebagai problem solver
Wilayah pelosok tersebut sering kali dianaktirikan oleh pihak swasta karena nilai proyeknya yang minim, padahal effort dan biaya transportasi untuk menuju ke lokasi sangat menguras energi serta anggaran.
TNI hadir sebagai problem solver di area-area krusial yang dinilai kurang menguntungkan secara bisnis tersebut. Jenderal Maruli menyebut, sangat sulit mencari kontraktor yang mau mengambil risiko di medan seberat wilayah 3T, sehingga kehadiran TNI menjadi krusial agar pembangunan nasional tetap berjalan merata dan tidak mandek.
"Nilai proyek misalnya Rp200 juta, pekerjaannya di Pulau Nias gitu. Mungkin sulit mencari yang mendapatkan proyeknya, ya coba kita bantu," kata dia.
Peran preventif TNI berantas begal
Sementara itu, menanggapi rumor yang sedang trending terkait keterlibatan TNI dalam memberantas begal, KSAD meluruskan bahwa personelnya hanya mengambil peran preventif.
TNI sekadar disiagakan di titik-titik rawan kejahatan guna mempersempit ruang gerak pelaku, tanpa berniat menggeser fungsi utama aparat penegak hukum.
"Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin," jelas Maruli. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan TNI terlibat dalam proyek negara hanya saat ada kebutuhan yang belum bisa dijalankan pihak terkait, terutama di wilayah 3T yang sulit dijangkau dan kurang diminati swasta. Begitu juga dalam isu begal, peran TNI lebih bersifat preventif untuk meningkatkan rasa aman, bukan mengambil alih tugas aparat penegak hukum.
